Afrika Barat Ancam Pemimpin Kudeta Niger Agar Kembalikan Kekuasaan

TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Afrika Barat yang tergabung dalam ECOWAS pada Minggu, 30 Juli 2023, memperingatkan pemimpin kudeta Niger bahwa mereka akan memberlakukan sanksi dan ancaman kekerasan jika junta di negara tersebut tidak mengembalikan kekuasaan kepada presiden terguling Mohammed Bazoum dalam waktu seminggu. Sementara para pendukung militer Niger menyerang kedutaan Prancis di Niamey.

Pada pertemuan puncak darurat di Nigeria untuk membahas kudeta minggu lalu, para pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS menyerukan agar tatanan konstitusional di Niger dipulihkan. Mereka memperingatkan pembalasan jika tidak.

"Langkah-langkah seperti itu mungkin termasuk penggunaan kekuatan," kata komunike ECOWAS, seraya menambahkan bahwa para pejabat pertahanan akan segera bertemu untuk membahas hal itu.

Presiden Chad Mahamat Idriss Deby, yang berkuasa pada 2021 setelah kudeta, bertemu rekannya dari Nigeria Bola Tinubu di sela-sela KTT. Ia mengajukan diri untuk berbicara dengan para pemimpin militer di Niger, kata dua pembantu presiden kepada Reuters.

Stasiun TV negara Niger menunjukkan Deby tiba dan menemui mereka.

ECOWAS dan Persatuan Ekonomi dan Moneter Afrika Barat yang beranggotakan delapan orang mengatakan bahwa dengan segera perbatasan dengan Niger akan ditutup, penerbangan komersial dilarang, transaksi keuangan dihentikan, aset nasional dibekukan dan bantuan dihentikan. Pejabat militer yang terlibat dalam kudeta akan dilarang bepergian dan aset mereka dibekukan.

Perdana Menteri Niger di bawah pemerintahan Bazoum, Ouhoumoudou Mahamadou, mengatakan sanksi ECOWAS akan menjadi bencana karena negara tersebut sangat bergantung pada mitra internasional untuk memenuhi kebutuhan anggarannya.

"Saya tahu kerapuhan Niger, saya tahu konteks ekonomi dan keuangan Niger, karena pernah menjadi menteri keuangan dan sekarang perdana menteri," kata Mahamadou, yang berada di luar negeri saat kudeta terjadi, kepada televisi France24 dari Paris.

"Ini adalah negara yang tidak akan mampu melawan sanksi semacam ini. Itu akan menjadi bencana besar."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik tindakan ECOWAS. "Kami bergabung dengan ECOWAS dan para pemimpin regional dalam menyerukan pembebasan segera Presiden Mohamed Bazoum dan keluarganya dan pemulihan semua fungsi negara kepada pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis," katanya dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan Prancis Diserang

Tanggapan blok ECOWAS yang beranggotakan 15 negara terhadap kudeta ketujuh di wilayah Sahel dalam beberapa tahun terakhir terjadi ketika massa di ibu kota Niger, Niamey, membakar bendera Prancis dan melempari misi bekas kekuatan kolonial itu dengan batu, menarik gas air mata dari polisi.

"Kami di sini untuk mengungkapkan ketidakpuasan kami terhadap campur tangan Prancis dalam urusan Niger. Niger adalah negara merdeka dan berdaulat, jadi keputusan Prancis tidak memengaruhi kami," kata pengunjuk rasa Sani Idrissa.

Mirip dengan peristiwa di negara tetangga Burkina Faso pada bulan September tahun lalu setelah kudeta, beberapa pengunjuk rasa mencoba memanjat tembok kedutaan. Sementara yang lain menginjak bendera Prancis yang terbakar. Mereka dibubarkan oleh penjaga nasional Niger.

Prancis mengutuk kekerasan itu dan mengatakan siapa pun yang menyerang warga negara atau kepentingannya akan menghadapi tanggapan yang cepat dan tegas.

"Era kudeta di Afrika harus dihentikan. Mereka tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna Catherine Colonna kepada radio RTL, menambahkan bahwa situasi telah tenang pada sore hari dan tidak ada rencana evakuasi warga Prancis.

Uni Eropa dan Prancis telah memutuskan dukungan keuangan untuk Niger dan Amerika Serikat mengancam akan melakukan hal yang sama.

REUTERS

Pilihan Editor Topan Doksuri Masuk Beijing, 31 Ribu Orang Mengungsi