TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Pakistan, Rabu, 10 Mei 2023, mendakwa mantan perdana menteri Imran Khan atas tuduhan menjual hadiah negara selama empat tahun berkuasa, sehari setelah penangkapannya dalam kasus penipuan yang memicu kerusuhan yang menewaskan sedikitnya lima orang.
Tindakan terhadap mantan bintang kriket Khan, 70 tahun, terjadi pada saat genting bagi negara Asia Selatan berpenduduk 220 juta orang itu yang bergulat dengan krisis ekonomi parah dan penundaan talangan Dana Moneter Internasional sejak November.
Setidaknya empat orang tewas dalam bentrokan di kota Peshawar, Rabu, kata seorang petugas rumah sakit, ketika para pendukung Khan bentrok dengan polisi di seluruh negeri sebagai tanggapan atas penangkapannya oleh badan anti-gratifikasi dalam sebuah kasus terpisah terkait penipuan tanah. Satu orang lagi meninggal pada Selasa.
Dakwaan terhadap Khan menyusul keputusan oleh Komisi Pemilihan Pakistan pada Oktober, yang menyatakan dirinya bersalah karena menjual hadiah negara secara ilegal antara 2018 dan 2022 serta melarangnya untuk memegang jabatan publik hingga pemilu berikutnya yang jatuh pada November. Ia membantah telah melakukan semua kesalahan itu.
Mohsin Shahnawaz Ranjha, seorang anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa di Pakistan yang merupakan penggugat dalam kasus melawan Khan atas hadiah negara, membenarkan dakwaannya dan mengatakan mantan perdana menteri telah mempertaruhkan "perdamaian negara".
Rekan-rekan Khan di partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tidak segera menanggapi permintaan komentar atas dakwaannya. Tim hukumnya telah menggugat penangkapannya di Mahkamah Agung.
Layanan data seluler ditutup untuk hari kedua, Rabu, ketika protes jalanan berlanjut, dengan menteri federal menuduh pendukung Khan membakar beberapa gedung dan kendaraan.
Akses ke Twitter, YouTube, dan Facebook terganggu dan tentara dipanggil untuk memulihkan ketertiban di setidaknya dua dari empat provinsi Pakistan - Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa - tempat Khan paling populer.
