TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan telah menandatangani undang-undang yang membubarkan Pengadilan Administratif Distrik Kyiv, Selasa, 13 Desember 2022. Menurut Zelensky, upaya Ukraina melawan korupsi tidak terhalang di tengah invasi Rusia ke negaranya.
Baca: Kuleba: China Punya Peran Tarik Pasukan Rusia dari Ukraina
Pengadilan yang dibubarkan Zelensky oleh otoritas anti-korupsi Ukraina dibandingkan dengan organisasi kriminal. Ketuanya terkena sanksi AS pada 9 Desember 2022.
"Cerita ini telah berakhir. Tapi kisah reformasi terus berlanjut, bahkan di saat perang seperti itu," kata Zelensky dalam pidato rutinnya malam.
Dia menandatangani undang-undang tersebut pada hari yang sama ketika disahkan oleh parlemen Ukraina. Dia menyetujui independensi peradilan dan reformasi lain yang diperlukan agar Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa.
Pavlo Vovk, ketua pengadilan, mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa keputusan untuk menghilangkan pengadilan itu murni politis. Dia menuding tiu dibuat dengan tergesa-gesa, "Mereka yang bertepuk tangan hari ini akan segera menyesal," katanya.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Washington menjatuhkan sanksi pada Vovk karena meminta suap sebagai imbalan atas campur tangan dalam proses peradilan dan publik lainnya. Vovk juga dianggap telah menunjuk dua anggota keluarga dekatnya pada saat yang sama.
Kasus korupsi terhadap Vovk dikirim ke pengadilan tinggi antikorupsi Ukraina musim panas ini. Selama bertahun-tahun kasus yang diduga melibatkannya mangkrak.
Biro anti-korupsi nasional Ukraina (NABU) mengatakan dakwaan dikeluarkan terhadap Vovk pada 17 Juni 2022. Itu termasuk terhadap dua wakilnya, empat hakim pengadilan dan empat lainnya termasuk kepala administrasi peradilan negara.
Nabu menyebut, tertuduh "bertindak dalam organisasi kriminal" yang dipimpin oleh Vovk dengan tujuan merebut kekuasaan negara dengan mendapatkan kendali atas badan peradilan dan dengan sengaja menghalangi pekerjaan mereka. Investigasi telah mengumpulkan lebih dari 16.000 jam penyadapan.
Pada Juni 2022, Uni Eropa memberikan restu kepada Ukraina dan negara tetangga Moldova untuk bergabung dengan blok tersebut. Awal dari proses keanggotaan dapat memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan reformasi ekstensif untuk memenuhi sejumlah standar mulai dari kebijakan yudisial hingga layanan keuangan dan keamanan pangan.
Simak: Ukraina Dapat Bantuan Musim Dingin dari Barat Rp 16,6 Triliun
REUTERS
