TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Australia menyetujui rancangan undang-undang yang akan membentuk pengawas integritas nasional dengan wewenang luas menyelidiki politikus, Rabu, 30 November 2022. Pengesahan itu didorong oleh meningkatnya korupsi dan anjloknya kepercayaan publik.
Baca: Protes Covid-19 Meletus di Guangzhou, Kemarahan Warga Memuncak
Meskipun Australia dipandang sebagai salah satu sistem politik terbersih di dunia, serangkaian kontroversi, termasuk penyalahgunaan biaya, campur tangan politik oleh China, dan penjualan pengaruh oleh industri perjudian telah merusak kepercayaan publik.
Rancangan Undang-Undang Antikorupsi itu disetujui pada hari yang sama ketika parlemen mengecam mantan perdana menteri konservatif Scott Morrison karena secara diam-diam mengangkat dirinya ke beberapa jabatan menteri selama pandemi Covid-19.
Integritas publik adalah salah satu masalah yang menentukan dalam pemilihan umum Australia pada awal tahun ini.
Seperti dilansir Al Arabiya yang mengutip AFP, Perdana Menteri Anthony Albanese memperkenalkan RUU itu ke parlemen pada hari Rabu dengan mengatakan rancangan aturan itu penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Hari ini sudah lama datang, ini adalah kemenangan untuk kejujuran, akuntabilitas, dan integritas,” kata dia.
Clancy Moore dari Transparansi Internasional mengatakan itu adalah reformasi terbesar untuk integritas publik selama lebih dari 40 tahun di Australia.
“Orang-orang berpikir Australia adalah tujuan liburan yang menyenangkan, tetapi dalam 12 tahun terakhir ini Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional Australia telah turun sebesar 12 poin,” ujarnya.
“Dekade terakhir telah menyaksikan banyak skandal politik yang mengikis kepercayaan rakyat dan pada akhirnya melemahkan demokrasi.”
RUU tersebut akan menciptakan pengawas korupsi yang dapat menyelidiki politikus di parlemen nasional Australia dan diharapkan akan berjalan pada pertengahan 2023.
Banyak negara bagian dan teritori Australia memiliki badan serupa yang beroperasi di tingkat lokal.
Persepsi korupsi di Australia terus meningkat sejak 2012, menurut indeks yang diterbitkan oleh Transparency International, yang mencerminkan banyaknya skandal politik dan kegagalan melakukan reformasi yang berarti.
Sebuah laporan oleh Pusat Hukum Hak Asasi Manusia pada awal tahun ini menemukan bahwa Australia tertinggal dari negara-negara kaya lainnya dalam upayanya menghentikan kepentingan perusahaan yang mempengaruhi politikus.
“Apa yang dianggap pengaruh ilegal dan korup di luar negeri adalah bisnis seperti biasa di Canberra,” kata laporan itu.
Moore menunjuk klaim baru-baru ini tentang pork barreling elektoral--istilah untuk pemberian uang untuk memenangkan hati para pemilih--sebagai contoh lain dari perilaku yang dipertanyakan.
Baca: Tiga Warga Amerika Didakwa Mendanai Pemberontak Kamerun
AL ARABIYA | BERBAGAI SUMBER
