TEMPO.CO, Jakarta - Inflasi AS meroket hingga ke level tertinggi dalam empat dekade terakhir. Melonjaknya inflasi disebabkan oleh kenaikan biaya gas, makanan dan kebutuhan lainnya pada Mei. Dilansir dari Politico, Sabtu, 11 Juni 2022, menurut Departemen Tenaga Kerja, inflasi naik menyentu 8,6 persen pada Mei, lebih tinggi dibandingkan April lalu sebesar 8,3 persen.
Kenaikan inflasi AS memberikan tekanan berat terhadap keluarga di Amerika. Rakyat AS harus membayar lebih mahal untuk makanan, gas dan sewa rumah. Akibatnya kemampuan untuk membeli barang-barang lain mulai dari potong rambut hingga elektronik pun tergerus.
Kelompok yang lebih rentan adalah orang kulit hitam dan hispanik, karena sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk kebutuhan pokok. Para ekonom memperkirakan inflasi akan mereda tahun ini, meskipun tidak terlalu banyak. Beberapa analis memperkirakan bahwa pengukur inflasi yang dilaporkan pemerintah pada hari Jumat, yaitu indeks harga konsumen, mungkin turun di bawah 7 persen pada akhir tahun. Pada Maret, IHK year to year mencapai 8,5 persen, tertinggi sejak 1982.
Inflasi AS yang tinggi juga telah memaksa Federal Reserve menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan bunga kredit, The Fed berharap bisa mendinginkan pengeluaran dan pertumbuhan yang cukup untuk mengekang inflasi tanpa menyebabkan ekonomi ke jurang resesi. Berdasarkan hasil survei, rakyat Amerika menyalahkan kebijakan ekonomi Presiden Joe Biden yang menjadi penyebab inflasi.
Inflasi AS tetap tinggi bahkan ketika sumber kenaikan harga telah bergeser. Awalnya penguncian selama pandemi Covid-19 menyebabkan kenaikan permintaan untuk barang-barang konsumsi. Namun kini rakyat AS banyak menghabiskan pengeluaran untuk biaya perjalanan, hiburan, dan makan di luar. Selain itu pengeluaran tiket pesawat, kamar hotel dan makan di restoran melonjak. Invasi Rusia ke Ukraina semakin mempercepat kenaikan harga minyak dan gas alam. Penguncian wilayah di China juga membuat harga minyak melambung.
Baca: Gedung Putih Tuding Perang Ukraina Sebabkan Inflasi AS, Bukan Kebijakan Biden
POLITICO | ALJAZEERA
