Ukraina Dukung Kemerdekaan Indonesia hingga Dikenalkan ke PBB

TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina memiliki ikatan historis dengan Indonesia. Sedikit orang tahu, negara pecahan Uni Soviet itu punya peran diplomatik penting semasa Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949. Ukraina menjadi sorotan dunia sejak Rusia melakukan invasi ke negara itu pada 24 Februari 2022.   

Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, melalui akun Twitter pribadinya membagikan hubungan Indonesia - Ukraina. Ia mengunggah foto tua berlatar Indonesia pada 1946. Gambar dengan nuansa retro itu memperlihatkan sejumlah pemuda Indonesia yang berbaris di jalan dengan membawa poster bertuliskan 'terima kasih Ukraina'.

"Pada tahun 1946, Ukraina memperkenalkan soal Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk penjajahan Belanda. Menarik," cuitnya pada 11 April 2022. Sumber gambarnya dari IPHHOS.

Jauh sebelum invasi Moskow ke negara tetangganya, Penulis Hendri F. Isnaeni menggubah sebuah artikel di Historia.ID pada 14 Desember 2011 dengan judul 'Dari Ukraina untuk Indonesia'. Dalam tulisan itu disebutkan, Ukraina menjadi negara pertama yang mengusulkan agar isu kemerdekaan Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan PBB. 

Indonesia saat itu menggantungkan nasib kemerdekaannya pada sidang PBB. Perdana Menteri Sutan Sjahrir dalam dokumen yang dikirim ke Majelis Umum PBB meminta agar masalah Indonesia dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan.

Menteri Luar Negeri Belanda Eelco van Kleffens yang hadir dalam Sidang Umum PBB menyampaikan kepada wartawan, soal usulan Indonesia itu, hanya akan terpenuhi jika didukung oleh salah satu negara PBB. Perwakilan Ukraina, yang saat itu masih bernama Republik Soviet Sosialis Ukraina, Dmitry Manuilsky, untuk pertama kali mengajukan kepada Dewan Keamanan yang bersidang di London.

Sejak Ukraina mengusulkan kemerdekaan Indonesia ini dibahas, sengketa Indonesia dan Belanda menjadi sengketa internasional sepenuhnya.

Indonesia memposisikan diri netral dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022. Presiden RI Joko Widodo berulang kali mengingatkan masalah kedaulatan dan dampak perang, namun tidak secara eksplisit mengecam Rusia.

Jakarta masih menjaga hubungan baik dengan Moskow, di tengah desakan negara-negara Barat untuk tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali pada akhir 2022. Di sisi lain, Jokowi juga mengatakan selalu siap untuk memberi bantuan kemanusiaan pada Ukraina.  

Sebagai presidensi G20, Indonesia juga mengambil keputusan untuk mengundang Ukraina ke forum tingkat tinggi Bali. Krisis Ukraina, seperti diketahui berdampak pada tata ekonomi dunia.

Pakar di bidang Hubungan Internasional sekaligus Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman sebelumnya mengatakan, sebagai negara berkembang dan anggota negara-negara non-blok, Indonesia harus terus mencermati transisi geopolitik dengan adanya negara-negara yang menjadi kuat dan kaya, tapi tak bertanggung jawab atas terjaganya aturan dan norma-norma hukum internasional. 

Diplomasi, menurut Suzie, harus ditujukan ke negara-negara kuat agar turut mempunyai keprihatian atas kesulitan kehidupan negara-negara berkembang. Yang harus dilakukan Indonesia, dia melanjutkan, adalah terus memupuk solidaritas ngara-negara non-blok.

Baca: Takut Diserang Rusia, Perempuan Finlandia Ramai-ramai Latihan Militer

TWITTER | HISTORIA