Pejabat PBB Tuntut Penyelidikan Pembunuhan 35 Warga Sipil oleh Militer Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pejabat senior PBB meminta pihak berwenang Myanmar untuk menyelidiki laporan pembunuhan terhadap sedikitnya 35 warga sipil yang diklaim para aktivis oposisi dilakukan oleh militer Myanmar.

Sekitar 35 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dan dibakar di tujuh kendaraan oleh tentara junta pada Jumat di dekat desa Moso di Kotapraja Hpruso, Negara Bagian Kayah, menurut Pasukan Pertahanan Nasional Karenni (KNDF), sebuah aliansi kelompok perlawanan bersenjata yang memerangi rezim, surat kabar Myanmar The Irrawaddy melaporkan.

Pembantaian itu terjadi setelah pertempuran selama satu jam antara pasukan junta dan KNDF. Tentara menahan penduduk desa di dekat Moso dan membakar mereka dengan tujuh kendaraan dan lima sepeda motor, menurut KNDF, yang dibentuk setelah kudeta untuk melawan kekuasaan militer.

Empat anggota Front Pembebasan Rakyat Kebangsaan Karenni diikat dan ditembak di kepala saat mereka bernegosiasi dengan pasukan junta untuk pembebasan 35 warga sipil, menurut kelompok etnis bersenjata.

Dua anggota kelompok kemanusiaan internasional Save the Children terjebak dalam insiden itu dan hilang.

Save the Children mengonfirmasi bahwa kendaraan staf diserang dan terbakar.

Junta militer yang berkuasa belum mengomentari pembunuhan di dekat desa Mo So di Negara Bagian Kayah pada Jumat dan juru bicara junta Zaw Min Tun belum memberikan komentar.

Outrage mounts as photos emerge of a Myanmar massacre: "The photos showed the charred bodies of over 30 people in three burned-out vehicles who were reportedly shot by government troops as they were fleeing combat." https://t.co/AmzHyLby4G pic.twitter.com/vGYSvcXVgj

— Kenneth Roth (@KenRoth) December 27, 2021

Media pemerintah melaporkan pada Ahad, tentara telah menembak dan membunuh sejumlah "teroris bersenjata" dari pasukan yang memerangi pemerintah militer. Media pemerintah tidak mengatakan apa-apa tentang warga sipil.

Dikutip dari Reuters, 28 Desember 2021, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths mengatakan laporan pembunuhan warga sipil, termasuk setidaknya satu anak, adalah laporan kredibel.

"Saya ngeri dengan laporan serangan terhadap warga sipil... Saya mengutuk insiden menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri, yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional," katanya.

Griffiths menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan sehingga para pelaku dapat diadili.

Warga dan kelompok hak asasi manusia yang bekerja di daerah itu mengatakan tentara telah membunuh warga sipil. Foto-foto yang dirilis oleh kelompok hak asasi menunjukkan tubuh hangus, beberapa di belakang truk yang terbakar.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer pada 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih pemenang Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Beberapa penentang militer telah mengangkat senjata, beberapa bergabung dengan gerilyawan etnis minoritas yang telah bertahun-tahun memerangi pemerintah di berbagai bagian negara, termasuk Negara Bagian Kayah di timur.

Pada Senin, tiga sumber di kota Mae Sot, Thailand barat, 330 km ke selatan, mengatakan ada tanda-tanda pertempuran lebih lanjut di sisi perbatasan Myanmar, termasuk tembakan, gumpalan asap dan serangan udara.

Menurut pihak berwenang Thailand, 5.260 pengungsi telah melarikan diri dari daerah itu ke Thailand sejak meletusnya pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak Persatuan Nasional Karen (KNU) pada 16 Desember.

Juru bicara kementerian luar negeri Thailand mengatakan Thailand bekerja sama dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dalam kasus "pihak berwenang Thailand tidak dapat mengelola situasi", setelah organisasi bantuan meminta Thailand berbuat lebih banyak untuk membantu.

Sejak militer Myanmar melancarkan kudeta, lebih dari 1.300 orang telah tewas dalam tindakan keras terhadap protes dan lebih dari 11.000 telah dipenjara, menurut penghitungan oleh kelompok hak Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik (AAPP). Militer Myanmar membantah jumlah korban tewas yang dirilis AAPP.

Baca juga: Puluhan Warga Sipil Myanmar Ditemukan Tewas Terbakar

REUTERS | THE IRRAWADDY