TEMPO.CO, Jakarta - Kepala koordinator bidang kedaruratan dan kemanusiaan PBB Martin Griffiths, yakin kabar soal pembunuhan pada 35 warga sipil Myanmar, termasuk satu anak, bukan hoax. Namun itu berita yang kredibel.
Griffiths mengaku ngeri dengan laporan pembunuhan setidaknya 35 warga sipil di Myanmar dan menyerukan agar otoritas di Negara yang dulu bernama Burma itu, melakukan investigasi atas insiden tersebut. Oposisi di Myanmar menyebut tentara adalah pihak yang harus disalahkan dalam kasus ini.
Martin Griffiths. [Middle East Monitor]
Myanmar yang sekarang dikuasai oleh militer belum mau berkomentar atas insiden pembunuhan, yang terjadi dekat desa Mo So, negara bagian Kayah, Myanmar, pada Jumat, 25 Desember 2021. Juru bicara Pemerintah Junta Zaw Min Tun, masih bungkam.
Pemberitaan media milik Pemerintah Myanmar menyebut tentara melepaskan tembakan dan menewaskan sejumlah terduga teroris bersenjata dari kelompok – kelompok yang memerangi pemerintahan militer Myanmar. Dalam pemberitaan tersebut, sama sekali tidak disinggung soal jatuhnya korban jiwa dari warga sipil.
“Saya sangat mengutuk insiden yang menyedihkan ini dan seluruh serangan terhadap warga sipil yang terjadi dipenjuru Myanmar, yang dilarang di bawah hukum kemanusiaan internasional,” kata Griffiths.
Griffiths menyerukan dilakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan sehingga para pelaku bisa dibawa ke meja hijau. Dia juga menyerukan perlindungan bagi warga sipil Myanmar.
Warga dan sebuah kelompok HAM di TKP mengatakan tentara, yang telah menyebabkan kematian pada para warga sipil tersebut. Sejumlah foto yang diunggah oleh kelompok HAM tersebut, memperlihatkan sejumlah jenazah yang hangus di bagian belakang sebuah truk yang terbakar.
Sumber: Reuters
Baca juga: Puluhan Warga Sipil Myanmar Ditemukan Tewas Terbakar
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
