Abdalla Hamdok Kembali Pimpin Pemerintahan Transisi Sudan Usai Kudeta Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok pada Senin mengatakan bahwa mempertahankan keuntungan ekonomi sejak dua tahun terakhir adalah salah satu alasan dia memutuskan untuk kembali ke jabatannya, di bawah kesepakatan dengan militer Sudan hampir sebulan setelah dia digulingkan dalam kudeta militer.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters di kediaman Khartoum, di mana dia ditahan di bawah tahanan rumah setelah kudeta militer 25 Oktober, Abdalla Hamdok mengatakan dia yakin pemerintah teknokratis yang dia harapkan akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Sudan.

Partai politik terkemuka dan gerakan protes kuat Sudan telah menentang keputusan Hamdok untuk menandatangani perjanjian dengan militer pada Ahad, dengan beberapa menyebutnya pengkhianatan atau mengatakan itu memberikan perlindungan politik untuk kudeta.

"Di antara alasan kembalinya saya adalah untuk menjaga keuntungan ekonomi dan pembukaan ekonomi bagi dunia," kata Hamdok, dikutip dari Reuters, 23 November 2021.

Sejak Hamdok pertama kali ditunjuk sebagai perdana menteri pada 2019 di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan setelah penggulingan Omar al Bashir, Sudan telah melakukan reformasi ekonomi termasuk pencabutan subsidi bahan bakar dan mata uangnya yang terkelola.

Reformasi, yang dipantau oleh Dana Moneter Internasional, memenangkan persetujuan Sudan untuk pengampunan atas sebagian besar lebih dari US$50 miliar (Rp713 triliun) utang luar negeri, kesepakatan yang dilemparkan ke dalam keraguan oleh kudeta.

Bank Dunia dan beberapa donor bilateral menahan bantuan ekonomi untuk Sudan setelah kudeta militer, ketika Sudan sangat membutuhkan bantuan ekonomi.

"Kami akan melanjutkan kontak kami dengan lembaga keuangan internasional, dan anggaran baru yang akan dimulai pada Januari akan melanjutkan jalur reformasi ekonomi dan membuka pintu investasi di Sudan," kata Hamdok.

Warga menggelar aksi protes menentang Kudeta Militer di Khartoum, Sudan, 25 Oktober 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Koalisi sipil, yang telah berbagi kekuasaan dengan militer Sudan sebelum kudeta, dan mantan menteri mengatakan mereka menolak perjanjian tersebut, dengan alasan tindakan keras terhadap protes anti-militer selama sebulan terakhir.

Namun Hamdok mengatakan, pemerintah baru yang teknokratis dapat membantu meningkatkan ekonomi Sudan, yang telah mengalami krisis berkepanjangan yang melibatkan salah satu tingkat inflasi tertinggi di dunia dan kekurangan barang-barang pokok.

Pemerintahan sipilnya juga dapat bekerja untuk menyelesaikan kesepakatan damai yang ditandatangani dengan beberapa kelompok pemberontak tahun lalu untuk mengakhiri konflik internal selama bertahun-tahun, kata Hamdok.

"Menerapkan kesepakatan Juba dan menyelesaikan proses perdamaian dengan kelompok-kelompok yang tidak menandatangani kesepakatan Juba menjadi agenda utama pemerintah baru," katanya.

Setelah kesepakatan antara militer dan Hamdok diumumkan pada Ahad, pengunjuk rasa yang sebelumnya memperjuangkan Hamdok mulai meneriakkan slogan-slogan menentangnya. Hamdok mengatakan dia menandatanganinya untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

"Kami berkomitmen pada jalur demokrasi, kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dan keterbukaan yang lebih besar kepada dunia," kata Abdalla Hamdok pada Senin.

Baca juga: Kudeta Diprotes, Militer Sudan Sepakat Kembalikan Kekuasaan PM Abdalla Hamdok

REUTERS