TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia menghentikan pengeluaran untuk operasi di Sudan pada Rabu sebagai tanggapan atas kudeta militer terhadap pemerintahan transisi, sementara pekerja perusahaan minyak negara, dokter dan pilot bergabung dengan kelompok sipil menentang pengambilalihan.
Ribuan orang turun ke jalan sejak kudeta Senin yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Beberapa tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan saat memprotes kudeta.
Burhan telah memberhentikan dewan sipil-militer gabungan yang dibentuk untuk mengarahkan negara itu ke pemilihan demokratis setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir dalam pemberontakan rakyat pada April 2019.
Dia mengatakan dia bertindak untuk menghentikan negara itu tergelincir ke dalam perang saudara, tetapi keputusan Bank Dunia untuk menghentikan pembayaran dan menghentikan pemrosesan operasi baru adalah kemunduran rencananya untuk salah satu negara termiskin di Afrika.
Setelah isolasi dari sistem pembiayaan internasional selama tiga dekade pemerintahan Bashir, Sudan mencapai keterlibatan kembali penuh dengan Bank Dunia pada bulan Maret dan memperoleh akses ke pembiayaan US$2 miliar (Rp28 triliun).
"Saya sangat prihatin dengan peristiwa baru-baru ini di Sudan, dan saya khawatir dampak dramatis ini dapat terjadi pada pemulihan dan pembangunan sosial dan ekonomi negara itu," kata Presiden Bank Dunia David Malpass, dikutip dari Reuters, 28 Oktober 2021.
Abdalla Hamdok, perdana menteri dalam pemerintahan transisi yang digulingkan, telah memuji keterlibatan kembali Bank Dunia sebagai pencapaian besar dan bergantung pada pendanaan untuk beberapa proyek pembangunan besar.
Pemerintah telah melembagakan reformasi ekonomi yang keras yang berhasil mencapai pembebasan tunggakan yang cepat dan keringanan utang dan pembiayaan baru dari Bank Dunia dan IMF.
Seorang juru bicara IMF mengatakan dana itu memantau perkembangan tetapi terlalu dini untuk berkomentar.
Hamdok, yang ditahan pada hari Senin dan dalam penjagaan di rumahnya, dalam keadaan sehat ketika dikunjungi oleh utusan dari Perancis, Jerman, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB, serta perwakilan PBB di Sudan. Negara Barat telah menyerukan pemulihan dewan dan pembebasan para pemimpin sipil.
Hamdok mengatakan setiap mundur dari jalan menuju demokrasi mengancam stabilitas dan pembangunan di Sudan dan dia memperingatkan terhadap penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, kata sumber yang dekat dengannya.
Rabu malam, TV pemerintah Sudan melaporkan bahwa Burhan telah memberhentikan enam duta besar Sudan dari jabatan mereka, tampaknya karena mereka menolak pengambilalihan militer. Keenamnya adalah duta besar Sudan untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Qatar, Prancis dan kepala perwakilan untuk ke Jenewa.
Baca juga: Kudeta Militer Sudan Diprotes Rakyat dan Komunitas Internasional
REUTERS
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
