Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR AS Menginap di Luar Capitol, Tuntut Perpanjang Moratorium Pengusiran

image-gnews
Anggota DPR AS Partai Demokrat, Cori Bush, mengangkat teleponnya saat streaming langsung dari kursi tempat dia menghabiskan malam untuk menyoroti berakhirnya moratorium pengusiran federal di tangga gedung US Capitol di Washington, DC , AS, 31 Juli 2021. [REUTERS/Elizabeth Frantz]
Anggota DPR AS Partai Demokrat, Cori Bush, mengangkat teleponnya saat streaming langsung dari kursi tempat dia menghabiskan malam untuk menyoroti berakhirnya moratorium pengusiran federal di tangga gedung US Capitol di Washington, DC , AS, 31 Juli 2021. [REUTERS/Elizabeth Frantz]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR AS Cori Bush, yang pernah diusir tiga kali dan tinggal di mobil bersama dua anaknya sebelum masuk politik, menghabiskan malam tanpa tidur di tangga Capitol AS untuk memprotes berakhirnya moratorium pengusiran pada hari Sabtu.

Cori Bush, seorang Demokrat progresif yang memenangkan kursinya di Missouri tahun lalu, sempat tidur sekitar satu jam dengan duduk tegak di kursi yang dia bawa. Dua anggota parlemen progresif lainnya, Ilhan Omar dan Ayanna Pressley, datang untuk mendukungnya.

Dikutip dari Reuters, 1 Agustus 2021, Cori Bush tetap berada di luar Capitol AS pada Sabtu sore mendesak pengikut Instagram-nya untuk bergabung dengan tuntutan agar Kongres, Presiden Joe Biden atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), menghentikan moratorium agar tidak berakhir.

"Hari ini, tengah malam, jika tidak terjadi apa-apa, jika tidak ada tindakan lain yang diambil dari DPR, atau Senat, atau pemerintah, 7 juta orang akan terancam diusir," kata anggota Kongres kulit hitam itu. "Saya sendiri pernah mengalaminya."

Orang-orang berisiko tergusur karena sewa yang belum dibayar yang timbul selama pandemi, ketika banyak kehilangan pekerjaan karena kejatuhan ekonomi.

CDC memberlakukan moratorium pengusiran 11 bulan lalun untuk mencegah penyebaran virus corona melalui berkerumun di tempat penampungan, dan mencegah orang yang tidak mampu bayar sewa akibat pandemi diusir dari tempat tinggal mereka.

Anggota DPR AS Partai Demokrat, Cori Bush, mengangkat teleponnya saat streaming langsung dari kursi tempat dia menghabiskan malam untuk menyoroti berakhirnya moratorium pengusiran federal selama pandemi di tangga US Capitol di Washington, DC , AS, 31 Juli 2021. [REUTERS/Elizabeth Frantz]

DPR AS menunda reses tujuh minggu Agustus pada hari Jumat tanpa memperbarui moratorium setelah seorang anggota Kongres dari Partai Republik memblokir mosi untuk memperpanjangnya hingga 18 Oktober. Kurangnya dukungan yang memadai, termasuk di antara beberapa Demokrat, DPR Demokrat memilih untuk tidak membawa draf undang-undang moratorium pengusiran itu ke pemungutan suara.

Joe Biden pada hari Kamis telah meminta Kongres untuk memperpanjang moratorium dan menjelaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memperpanjangnya lagi tanpa persetujuan kongres.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih dari 6,5 juta rumah tangga AS saat ini menunggak US$20 miliar (Rp289 triliun) uang sewa tempat tinggal, menurut sebuah studi oleh Aspen Institute dan COVID-19 Eviction Defense Project.

Penentang perpanjangan moratorium mencatat tekanan yang meningkat pada tuan tanah yang harus mengikuti pembayaran hipotek, asuransi dan pajak tanpa sewa masuk.

Bush mengatakan dia sudah lama berharap CDC akan memperpanjang moratorium. Dia sekarang berharap mendapatkan cukup banyak anggota parlemen lain untuk membantunya meyakinkan Ketua DPR Nancy Pelosi untuk membawa DPR kembali ke sesi dan bertindak.

"Kita perlu mengulur waktu agar kita bisa berbicara dengan Demokrat moderat dan...melihat bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan ini," katanya.

Cori Bush belum mendengar kabar dari Pelosi, yang mengatakan kepada wartawan Jumat bahwa dia yakin CDC dapat memperpanjang moratorium pengusiran.

Baca juga: Anggota Kongres AS dari Demokrat Pindah Kantor Setelah Ribut dengan Republikan

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhan Rusia Menuduh NATO Kerahkan 33 Ribu Prajurit Dekat Perbatasan

2 hari lalu

Logo NATO. REUTERS/Yves Herman
Menhan Rusia Menuduh NATO Kerahkan 33 Ribu Prajurit Dekat Perbatasan

Menhan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan NATO telah mengerahkan sekitar 300 tank dan lebih dari 800 jenis kendaraan lapis baja dekat perbatasan Rusia.


Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

3 hari lalu

Putri Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati (tiga dari kiri) mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sragen 2024-2029 lewat Partai Demokrat Sragen, Jawa Tengah, Senin, 22 April 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Timses Untung Wina Sukowati)
Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.


Zelensky Sambut Bantuan Senjata AS untuk Ukraina, Minta Segera Dikirim

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, 21 September 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Zelensky Sambut Bantuan Senjata AS untuk Ukraina, Minta Segera Dikirim

Zelensky menyambut baik pemberian bantuan militer senilai US$60 miliar untuk negaranya oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS.


TikTok Sebut RUU Pelarangan di DPR AS Langgar Kebebasan Berpendapat

3 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
TikTok Sebut RUU Pelarangan di DPR AS Langgar Kebebasan Berpendapat

TikTok kembali menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran kebebasan berpendapat setelah DPR AS meloloskan RUU yang dapat melarang aplikasi tersebut.


Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.


Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan partainya telah mempersiapkan tujuh kader utama sebagai bacagub pada pilkada mendatang.


TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

10 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?


Kecam Serangan Iran, Zelensky Sebut Ukraina Juga Butuh Bantuan seperti Israel

10 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bertemu dengan Ketua Eksekutif dan Chief Executive Officer Fox Corporation Lachlan Murdoch, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina, dalam gambar selebaran yang dirilis 20 November 2023. Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina via REUTERS
Kecam Serangan Iran, Zelensky Sebut Ukraina Juga Butuh Bantuan seperti Israel

Zelensky mengecam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran terhadap Israel.


Petinggi Partai Demokrat AS Tunda Persetujuan Transfer Senjata ke Israel, Ini Alasannya

15 hari lalu

Perwakilan AS Gregory Meeks (D-NY), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, menjawab pertanyaan saat konferensi pers tentang perjalanan delegasi Kongres baru-baru ini ke kawasan Indo-Pasifik, di Capitol Hill di Washington, AS, 10 Agustus 2022. Reuters
Petinggi Partai Demokrat AS Tunda Persetujuan Transfer Senjata ke Israel, Ini Alasannya

Petinggi Partai Demokrat AS Gregory Meeks menegaskan hal ini dilakukan sampai ada informasi tentang bagaimana Israel akan menggunakan senjata itu


Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

16 hari lalu

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi berbicara kepada media bersama dengan Pemimpin Mayoritas DPR, Steny Hoyer (kiri) dan Senat Minoritas, Dick Durbin (kanan) ketika mereka meninggalkan gedung Sayap Barat setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump tentang penutupan sebagian pemerintah AS dan permintaannya untuk dinding perbatasan di Situation Room Gedung Putih di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Joshua Roberts]
Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

Senat dari Partai Demokrat telah meloloskan proposal pendanaan untuk Ukraina, namun politikus Partai Republik yang belum mau meloloskan.