Korea Utara dan Korea Selatan Mau Buka Kembali Kantor Penghubung Kaesong

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara dan Korea Selatan sedang dalam pembicaraan untuk membuka kembali kantor penghubung bersama yang dihancurkan Korut tahun lalu dan mengadakan pertemuan puncak sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan, kata tiga sumber pemerintah Korea Selatan yang mengetahui masalah tersebut.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah mencari cara untuk meningkatkan hubungan yang tegang dengan saling berkirim surat sejak April, kata sumber tersebut dengan syarat anonim karena sensitivitas diplomatik, dikutip dari Reuters, 28 Juli 2021.

Diskusi tersebut menandakan peningkatan hubungan yang memburuk pada tahun lalu setelah pertemuan puncak tiga pemimpin pada 2018 menjanjikan perdamaian dan rekonsiliasi.

Pembicaraan antar-Korea juga dapat membantu memulai kembali negosiasi yang macet antara Korut dan AS untuk membongkar program nuklir dan rudal Korea Utara dengan imbalan keringanan sanksi.

Masalah itu adalah isu penting bagi Moon, yang menghadapi penurunan dukungan di tahun terakhirnya menjabat. Moon Jae-in mempertaruhkan karir politiknya untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, dan membantu mengatur pertemuan bersejarah antara Kim Jong Un dan Presiden AS saat itu Donald Trump pada 2018 dan 2019.

Kedua Korea, secara teknis masih berperang setelah konflik 1950-1953 mereka berakhir dengan gencatan senjata, pada hari Selasa menghubungkan kembali saluran telepon diplomatik Korea Utara yang terputus pada Juni tahun lalu.

Kedua belah pihak sedang mendiskusikan pembangunan kembali kantor penghubung bersama mereka di desa gencatan senjata Panmunjom di perbatasan, kata dua sumber. Korea Utara menghancurkan kantor sebelumnya di kota perbatasan Kaesong pada tahun 2020.

Kedua pihak juga berupaya mengadakan pertemuan puncak antara Moon Jae-in dan Kim Jong Un, tetapi tidak ada kerangka waktu atau detail lain yang diajukan karena pandemi virus corona, kata sumber tersebut.

Korea Utara belum mengkonfirmasi kasus COVID-19, tetapi menutup perbatasan dan memberlakukan tindakan pencegahan yang ketat, melihat pandemi sebagai masalah kelangsungan hidup nasional.

"Pembicaraan masih berlangsung, dan COVID-19 harus menjadi faktor terbesar," kata salah satu sumber. "Pertemuan tatap muka adalah yang terbaik, tetapi mudah-mudahan situasinya akan menjadi lebih baik."

Kantor Moon Jae-in merujuk pada briefing pada Selasa oleh sekretaris persnya, Park Soo-hyun, yang mengatakan masalah pemulihan kantor penghubung akan dibahas, dan bahwa para pemimpin belum melayangkan rencana untuk pertemuan puncak sejauh ini.

Sumber kedua mengatakan pertemuan puncak virtual bisa menjadi pilihan tergantung pada apakah Korea Utara menolak pertemuan secara langsung karena COVID-19.

"Jika kita bisa melakukan itu dan Korea Utara memiliki kemampuan itu, itu akan membuat perbedaan besar, dan membuka begitu banyak jendela kesempatan, sesuatu untuk memulai kembali pembicaraan dengan Amerika Serikat."

Korea Utara, yang tidak mengadakan pertemuan dengan warga negara asing sejak pandemi dimulai, membatasi akses media luar, dan misinya untuk PBB tidak dapat dimintai komentar.

Pemandangan ledakan kantor penghubung bersama dengan Korea Selatan di kota perbatasan Kaesong, Korea Utara dalam gambar ini disediakan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 16 Juni 2020. [KCNA via REUTERS]

Moon Jae-in telah menyerukan untuk menghidupkan kembali saluran telepon dan menawarkan KTT video dengan Kim Jong Un, tetapi Korea Utara sebelumnya menanggapi secara terbuka dengan kritik pedas, dengan mengatakan tidak berniat berbicara dengan Korea Selatan.

Sumber pertama mengatakan Moon Jae-in dan Kim Jong Un telah bertukar surat lebih dari 10 kali, yang mengarah pada pembukaan saluran komunikasi antara otoritas intelijen Seoul dan saudara perempuan Kim, Kim Yo Jong.

Meskipun "naik turun" dalam konsultasi, kedua belah pihak sepakat pada akhir pekan untuk mengaktifkan kembali hotline sebagai langkah pertama.

Langkah Kim mencerminkan kesediaan untuk menanggapi tawaran AS untuk pembicaraan, karena pemerintahan Presiden Joe Biden bersumpah akan melakukan pendekatan praktis termasuk tidak menunjuk seorang utusan untuk masalah hak asasi manusia Korea Utara, kata sumber itu.

"Ada beberapa elemen yang terlihat, termasuk mengejar pendekatan aksi-demi-aksi, alih-alih tawar-menawar besar, dan menunjuk negosiator nuklir, bukan utusan hak asasi manusia," kata sumber itu. "Bagaimanapun, Washington telah mengungkapkan kebijakannya dan Korea Utara tidak bisa hanya duduk diam, sehingga hubungan antar-Korea muncul sebagai titik awal."

Kedutaan Besar AS di Seoul menolak berkomentar, merujuk pertanyaan ke Departemen Luar Negeri AS, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada bulan Juni bahwa pemerintahan Biden bertekad untuk menunjuk seorang utusan hak asasi manusia Korea Utara tetapi tidak menawarkan batas waktu.

Washington mendukung keterlibatan antar-Korea, dan diplomasi sangat penting untuk mencapai denuklirisasi lengkap dan perdamaian abadi di semenanjung Korea, kata seorang juru bicara pada hari Selasa dalam menyambut pembukaan hotline.

Sumber ketiga mengatakan kedua Korea hanya mengumumkan pembukaan kembali hotline karena sedikit kemajuan yang dibuat atas masalah lain, termasuk bagaimana Korea Utara akan meminta maaf karena meledakkan kantor penghubung.

Dihantam pandemi dan topan tahun lalu, Korea Utara menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kelaparan pada 1990-an yang menewaskan sebanyak 3 juta orang.

Namun, beberapa kematian telah dilaporkan karena kelaparan, kata sumber pertama, dibantu oleh bantuan Cina dan pelepasan cadangan militer dan darurat.

Korea Utara diperkirakan akan melanjutkan perdagangan dengan Cina pada awal Agustus, yang melibatkan layanan kereta kargo, setelah membatalkan rencana untuk melakukannya pada April terutama karena kekhawatiran atas varian COVID-19 yang lebih menular, kata sumber itu.

Baca juga: Korea Selatan dan Korea Utara Pulihkan Saluran Telepon Diplomatik

REUTERS