Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Viral Kampanye Bendera Hitam untuk Memprotes Penanganan Covid-19 di Malaysia

image-gnews
Kampanye Bendera Hitam beredar di media sosial sebagai tandaprotes terhadap penanganan Covid-19 pemerintah Malaysia.[Sosial Media/New Straits Times]
Kampanye Bendera Hitam beredar di media sosial sebagai tandaprotes terhadap penanganan Covid-19 pemerintah Malaysia.[Sosial Media/New Straits Times]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Sebuah kampanye online Bendera Hitam beredar di media sosial Malaysia untuk memprotes buruknya penanganan Covid-19 pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Kampanye Bendera Hitam menyampaikan tiga tuntutan, yakni agar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri, parlemen untuk berkumpul kembali, dan keadaan darurat diakhiri, dikutip dari Free Malaysia Today, 7 Juli 2021. Kampanye ini memenuhi Twitter Malaysia dengan tagar #benderahitam.

Kepolisian Malaysia sedang menyelidiki kampanye bendera hitam di media sosial karena diduga mengandung unsur hasutan.

Dilaporkan New Straits Times, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman, Datuk Seri Abd Jalil Hassan mengatakan, penyelidikan atas kampanye tersebut masih dalam tahap awal dan diperbarui dari waktu ke waktu.

"Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Penghasutan 1948, Pasal 505(c) KUHP dan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1988," katanya.

Namun dua anggota parlemen Pakatan Harapan telah mendesak inspektur jenderal polisi untuk menghentikan penyelidikan terhadap kampanye #benderahitam, dengan alasan bahwa tidak ada yang ilegal dalam gerakan tersebut.

Anggota parlemen Ipoh Barat M Kula Segaran mengatakan, polisi seharusnya lebih banyak mengusut kasus pidana dan korupsi ketimbang kampanye. Dia mengatakan orang-orang hanya mengekspresikan frustrasi dan ketidakbahagiaan mereka dengan Putrajaya (Pusat Pemerintahan Malaysia).

Pemandangan jalan-jalan yang sepi selama lockdown karena wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Kuala Lumpur, Malaysia 1 Juni 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Anggota parlemen Sungai Buloh Sivarasa Rasiah menyebut penyelidikan itu sebagai "omong kosong mutlak", mendesak IGP (Inspektur Jenderal Kepolisian) agar tidak mengizinkan kepolisian digunakan sebagai alat politik.

"Tidak ada yang ilegal dalam menyerukan perdana menteri untuk mengundurkan diri, agar Parlemen bersidang & keadaan darurat berakhir, dan menggunakan bendera hitam untuk mengekspresikan pandangan Anda," katanya dalam di Twitter pada Senin, Free Malaysia Today melaporkan.

Wakil presiden Partai Keadilan Rakyat Tian Chua telah meminta masyarakat untuk mengibarkan bendera hitam untuk melawan pemerintah dan kepemimpinannya yang buruk.

Menurut Tian Chua, hitam dan merah secara historis merupakan warna perjuangan karena mewakili pemberontakan melawan penindasan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Lebih penting lagi, ia menolak logika fatalistik bahwa jatuhnya kekuatan tirani akan kembali digantikan oleh kekuatan terpusat lainnya. Perjuangannya adalah untuk merebut kembali kekuasaan bagi rakyat," katanya dalam sebuah unggahan Facebook.

Tian Chua mengatakan dia telah mengubah gambar profil Facebook-nya menjadi logo hitam dan merah bulan lalu.

Dia mencatat bahwa situasinya telah memburuk sejak saat itu, dengan orang-orang mengibarkan bendera putih yang sangat membutuhkan makanan dan bantuan, dan dokter kontrak mengorganisir kampanye untuk menyerukan amendemen sistem kontrak kementerian kesehatan.

Halijah Naemat, 74 tahun, mengibarkan bendera putih setelah dia menerima bantuan dari orang lain di rumahnya selama lockdown di tengah wabah penyakit coronavirus (COVID-19), di Petaling Jaya, Malaysia 6 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Bendera telah digunakan sebagai simbol rasa frustasi warga Malaysia selama lockdown nasional untuk mencegah pandemi Covid-19 terburuk negara itu.

Dalam sepekan terakhir, sejumlah warga Malaysia mengibarkan atau memasang bendera putih di depan rumah karena mereka tidak mampu lagi mencari makan di tengah lockdown.

Kampanye #benderaputih telah mendapatkan momentum di media sosial dalam upaya mendorong orang untuk membantu orang lain yang kesusahan selama lockdown di Malaysia.

Lockdown di Malaysia telah menurunkan permintaan tenaga kerja, dengan jumlah pekerjaan terdaftar turun 130.000 hanya dalam kuartal pertama tahun ini, menurut data pemerintah dari Departemen Statistik Malaysia, dilaporkan New York Times. Bunuh diri telah meningkat selama lima bulan pertama tahun ini, dan kementerian kesehatan mengatakan bahwa sebagian penyebabnya adalah pandemi.

Malaysia pekan lalu memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada pergerakan, bisnis, dan pabrik di ibu kota Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor hingga 16 Juli untuk memerangi lonjakan infeksi Covid-19, Reuters melaporkan.

Baca juga: Warga Malaysia Kibarkan Bendera Putih karena Kelaparan Selama Lockdown Covid-19

FREE MALAYSIA TODAY | NEW STRAITS TIMES | NEW YORK TIMES | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan anggota DPRD Labuhan Batu, Yusrial Suprianto Pasaribu dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahnan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yusrial Suprianto Pasaribu dan Wahyu Ramdhani Siregar terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.


Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

17 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.


Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

18 jam lalu

Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]
Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.


KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

22 jam lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

1 hari lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.


Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

1 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Gerakan Tanah Air Mahathir Mohamad menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya untuk pemilihan umum negara itu di Alor Setar, Kedah, Malaysia, 19 November 2022. Malaysian Department of Information/Hafiz Itam/Handout via REUTERS
Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

1 hari lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.


KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

1 hari lalu

Kapal kecil nelayan Natuna saat melaut di pesisir Pulau Ranai. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.


Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

Presiden Jokowi menyoroti kebiasaan sejumlah WNI yang berobat ke luar negeri sehingga berpotensi menyedot devisa Rp 180 triliun, apa sebabnya?


Dua Helikopter AL Malaysia Bertabrakan di Udara, 10 Orang Tewas

3 hari lalu

Tim Sarang Aerobatic Angkatan Udara India tampil di helikopter HAL Dhruv mereka selama pertunjukan terbang udara menjelang Singapore Airshow di Changi Exhibition Centre di Singapura, 18 Februari 2024. REUTERS/Edgar Su
Dua Helikopter AL Malaysia Bertabrakan di Udara, 10 Orang Tewas

Dua helikopter Malaysia bertabrakan saat sedang latihan untuk perayaan Hari Angkatan Laut.