Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah 2000 Tahanan Politik, PBB Minta Junta Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

image-gnews
Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]
Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak junta Myanmar untuk terus melanjutkan pembebasan tahanan politiknya. Terutama, untuk pejabat-pejabat pemerintahan seperti Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang sampai sekarang masih berstatus tahanan.

"Kami mengulang desakan sebelumnya agar Myanmar segera membebaskan semua tahanan politik, termasukan Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, ujar juru bicara Sekjen PBB, Eri Kaneko, Kamis, 1 Juli 2021.

Kaneko melanjutkan, Guterres juga meminta Myanmar untuk juga menghentikan aktivitas kekerasannya yang mencelakakan warga. Hal itu mengingat penangkapan dan penyerangan warga masih terjadi di beberapa daerah, salah satunya di negara bagian Chin.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.[REUTERS]

"Kami khawatir dengan masih berlanjutnya kekerasan, intimidasi, dan penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat," ujar Eri Kaneko, menyampaikan pandangan Guterres.

Junta Myanmar membebaskan 2.296 tahanan politik pada hari Rabu kemarin, 30 Juni 2021. Mereka yang dibebaskan adalah warga yang selama ini terlibat dalam unjuk rasa menentang pemerintah namun tidak dalam kapasitas memimpin ataupun mengorganisir. Beberapa di antaranya adalah aktivis, jurnalis, selebritis, dan politisi.

Jumlah tersebut, seperti dikatakan Guterres, belum mencakup semuanya. Mengacu data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 5200 tahanan politik yang seharusnya dibebaskan oleh junta Myanmar. Aung San Suu Kyi dan Win Myint masuk di dalamnya.

Adapun pembebasan tahanan politik dan pengakhiran kekerasan oleh Militer Myanmar masuk dalam lima poin konsensus yang disetujui negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar, pada Leaders Meeting Mei lalu. Namun, setelah pertemuan itu, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing malah mengatakan baru akan mengikuti konsensus ketika situasi kondusif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Foto Min Aung Hlaing bersama Aung San Suu Kyi pada 2 Desember 2015. Aung Hlaing mengambil alih kepemimpinan militer pada 2011 ketika Myanmar tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. REUTERS/Soe Zeya Tun

"Min Aung Hlaing tidak pernah peduli dengan konsensus itu. Begitu balik dari Indonesia, ia menangkap kurang lebih 3000 orang dan membunuh 200 orang. Ia menganggap konsensus ASEAN hanya masukan, pendapat," ujar Menteri Kerjasama Internasional dan Juru Bicara NUG, Dr. Sasa, ketika berbincang dengan Tempo, Juni lalu.

Khusus Aung San Suu Kyi, sekarang ia sedang menjalani persidangan untuk berbagai perkara yang dituduhkan kepadanya. Kasus pertama yang menjerat ia adalah soal kepemilikan walkie talkie secara ilegal. Menurut Kepolisian Myanmar, Aung San Suu Kyi mengimpornya tanpa izin. Setelah kasus itu, ia dijerat perkara terkait kerahasiaan informasi negara, protokol COVID-19, hingga penyuapan.

Atas perkara-perkara itu, Aung San Suu Kyi bisa dipenjara hingga belasan tahun. Sebagai contoh, kasus kerahasiaan informasi negara saja memiliki ancaman hukuman penjara 14 tahun. Kuasa hukum Aung San Suu Kyi menyakini junta Myanmar akan berusaha untuk memberikan durasi hukuman maksimum demi bisa menyingkirkannya.

Baca juga: Myanmar Akhirnya Bebaskan Ribuan Tahanan Politiknya

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mufti Agung Libanon: Israel Akan Diserbu 500.000 Rudal dalam Perang Total dengan Hizbullah

21 jam lalu

Hizbullah memiliki persenjataan yang besar dan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. REUTERS
Mufti Agung Libanon: Israel Akan Diserbu 500.000 Rudal dalam Perang Total dengan Hizbullah

Mufti Agung Jaafari Libanon, Syekh Ahmad Qabalan, menyatakan bahwa dalam perang terbuka Israel akan menghadapi setengah juta rudal Hizbullah.


Begini Riwayat 23 Juni Sebagai Hari Janda Internasional

1 hari lalu

Ilustrasi Hari Janda Internasional. Pexels/Marcus Aurelius
Begini Riwayat 23 Juni Sebagai Hari Janda Internasional

Dengan Hari Janda Internasional, kita menghormati perjuangan janda dan mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan empatik.


AS Siap Dukung Israel dalam Perang Skala Penuh dengan Hizbullah

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. REUTERS/Denis Balibouse
AS Siap Dukung Israel dalam Perang Skala Penuh dengan Hizbullah

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintahan Biden secara konsisten menyatakan bahwa mereka ingin menghindari perang antara Israel dan Hizbullah.


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Sekjen PBB Peringatkan agar Lebanon Tidak Menjadi seperti Gaza

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. REUTERS/Denis Balibouse
Sekjen PBB Peringatkan agar Lebanon Tidak Menjadi seperti Gaza

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dunia tidak mampu membiarkan Lebanon menjadi seperti Gaza.


Bangladesh Peringatkan Myanmar untuk Hentikan Baku Tembak Lintas Batas

3 hari lalu

Pengungsi Rohingya berjalan di pantai setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar dengan kapal melalui Teluk Benggala di Shah Porir Dwip, Bangladesh, 11 September 2017. REUTERS/Danish Siddiqui
Bangladesh Peringatkan Myanmar untuk Hentikan Baku Tembak Lintas Batas

Bangladesh memperingatkan akan melancarkan tembakan balasan, jika baku tembak dari Myanmar yang melintasi perbatasan Sungai Naf, terus berlangsung.


Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

3 hari lalu

Perdana Menteri Cina Li Qiang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat pertemuan mereka di Putrajaya, Malaysia, 19 Juni 2024. Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS
Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

Malaysia sepakat untuk mengatasi masalah Laut Cina Selatan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lain melalui jalur dialog.


Komisi Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Gaza

4 hari lalu

Seorang pria mengevakuasi pasien rumah sakit Kamal Adwan menyusul serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, 21 Mei 2024. REUTERS/Osama Abu Rabee
Komisi Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Gaza

Komisi penyelidikan PBB terhadap Wilayah Pendudukan Palestina melakukan dua investigasi terhadap serangan di Israel dan Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.


PBB: 39 Juta Ton Reruntuhan Menggunung di Gaza akibat Agresi Israel

4 hari lalu

Warga Palestina bersiap melaksanakan salat Idul Adha di tengah reruntuhan bangunan Masjid Al-Rahma yang hancur akibat serangan Israel di Khan Younis, Gaza, 16 Juni 2024. Warga Palestina yang menjadi korban konflik antara Israel dan Hamas merayakan Idul Adha di tengah reruntuhan bangunan. REUTERS/Mohammed Salem
PBB: 39 Juta Ton Reruntuhan Menggunung di Gaza akibat Agresi Israel

Gempuran Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah menyebabkan bencana lingkungan berskala besar serta munculnya 39 juta ton reruntuhan


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

4 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.