Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah 2000 Tahanan Politik, PBB Minta Junta Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

image-gnews
Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]
Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak junta Myanmar untuk terus melanjutkan pembebasan tahanan politiknya. Terutama, untuk pejabat-pejabat pemerintahan seperti Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang sampai sekarang masih berstatus tahanan.

"Kami mengulang desakan sebelumnya agar Myanmar segera membebaskan semua tahanan politik, termasukan Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, ujar juru bicara Sekjen PBB, Eri Kaneko, Kamis, 1 Juli 2021.

Kaneko melanjutkan, Guterres juga meminta Myanmar untuk juga menghentikan aktivitas kekerasannya yang mencelakakan warga. Hal itu mengingat penangkapan dan penyerangan warga masih terjadi di beberapa daerah, salah satunya di negara bagian Chin.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.[REUTERS]

"Kami khawatir dengan masih berlanjutnya kekerasan, intimidasi, dan penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat," ujar Eri Kaneko, menyampaikan pandangan Guterres.

Junta Myanmar membebaskan 2.296 tahanan politik pada hari Rabu kemarin, 30 Juni 2021. Mereka yang dibebaskan adalah warga yang selama ini terlibat dalam unjuk rasa menentang pemerintah namun tidak dalam kapasitas memimpin ataupun mengorganisir. Beberapa di antaranya adalah aktivis, jurnalis, selebritis, dan politisi.

Jumlah tersebut, seperti dikatakan Guterres, belum mencakup semuanya. Mengacu data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 5200 tahanan politik yang seharusnya dibebaskan oleh junta Myanmar. Aung San Suu Kyi dan Win Myint masuk di dalamnya.

Adapun pembebasan tahanan politik dan pengakhiran kekerasan oleh Militer Myanmar masuk dalam lima poin konsensus yang disetujui negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar, pada Leaders Meeting Mei lalu. Namun, setelah pertemuan itu, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing malah mengatakan baru akan mengikuti konsensus ketika situasi kondusif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Foto Min Aung Hlaing bersama Aung San Suu Kyi pada 2 Desember 2015. Aung Hlaing mengambil alih kepemimpinan militer pada 2011 ketika Myanmar tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. REUTERS/Soe Zeya Tun

"Min Aung Hlaing tidak pernah peduli dengan konsensus itu. Begitu balik dari Indonesia, ia menangkap kurang lebih 3000 orang dan membunuh 200 orang. Ia menganggap konsensus ASEAN hanya masukan, pendapat," ujar Menteri Kerjasama Internasional dan Juru Bicara NUG, Dr. Sasa, ketika berbincang dengan Tempo, Juni lalu.

Khusus Aung San Suu Kyi, sekarang ia sedang menjalani persidangan untuk berbagai perkara yang dituduhkan kepadanya. Kasus pertama yang menjerat ia adalah soal kepemilikan walkie talkie secara ilegal. Menurut Kepolisian Myanmar, Aung San Suu Kyi mengimpornya tanpa izin. Setelah kasus itu, ia dijerat perkara terkait kerahasiaan informasi negara, protokol COVID-19, hingga penyuapan.

Atas perkara-perkara itu, Aung San Suu Kyi bisa dipenjara hingga belasan tahun. Sebagai contoh, kasus kerahasiaan informasi negara saja memiliki ancaman hukuman penjara 14 tahun. Kuasa hukum Aung San Suu Kyi menyakini junta Myanmar akan berusaha untuk memberikan durasi hukuman maksimum demi bisa menyingkirkannya.

Baca juga: Myanmar Akhirnya Bebaskan Ribuan Tahanan Politiknya

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

10 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

2 hari lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

2 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

3 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

4 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


Sekjen PBB Kutuk Penembakan di Gedung Konser Moskow

6 hari lalu

Api membubung di atas tempat konser Balai Kota Crocus yang terbakar menyusul penembakan di Krasnogorsk, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. Sekelompok hingga lima pria bersenjata menyerang Balai Kota Crocus di wilayah Moskow, kata layanan darurat Rusia. Setidaknya 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan teroris itu, kata badan intelijen Rusia, FSB. EPA-EFE/VASILY PRUDNIKOV
Sekjen PBB Kutuk Penembakan di Gedung Konser Moskow

Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk penembakan di gedung konser Moskow yang menewaskan sedikitnya 80 orang dan melukai lebih dari 145 lainnya


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

7 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

7 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.