Korban Jiwa Terus Bertambah, Demonstran Myanmar Warnai Jalanan Merah Darah

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 21 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 21 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Warga Myanmar belum menyerah mendesak junta militer untuk segera mengakhiri kudeta. Dalam unjuk rasa terbarunya, mereka mewarnai jalanan dan bangunan Myanmar dengan cat merah darah, merepresentasikan jumlah korban yang terus bertambah. Per berita ini ditulis, jumlah korban jiwa selama kudeta Myanmar mencapai 714 orang.

    Hari Tradisional Myanmar, Thingyan, bakal menjadi puncak demonstrasi pekan ini. Menyusul dibatalkannya berbagai festival dan upacara tradisional, warga bersiap memanfaatkan hari libur yang ada untuk meningkatkan desakan kepada junta militer, termasuk memerahkan Myanmar.

    "Tujuan dari 'serangan berdarah' ini adalah untuk mengenang para martir yang meninggal dalam memperjuangkan demokrasi. Kita tidak boleh berpesta dalam periode festival kali ini. Kita harus berduka kepada para martir dan melanjutkan perjuangannya," ujar salah seorang demonstran Myanmar, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 14 April 2021.

    Aksi mengecat jalanan dan bangunan dengan warna merah darah itu berlangsung di berbagai kota. Salah satunya Mandalay. Di sana, jalanan dihujani cat merah, diikuti dengan coret-coretan tulisan seperti "Semoga kediktatoran militer berakhir", "Gulingkan era ketakutan", dan "Darah belum mengering di jalanan".

    Di Yangon, ada coret-coretan yang secara langsung menyindir PBB. Warga menuliskan, "Hai PBB, apa kabar? Kami harap kalian baik-baik saja karena kami sekarang sekarat". Sebagaimana diketahui, PBB belum mengambil sanksi ataupun resolusi tegas atas situasi Myanmar. Diyakini hal itu karena Cina dan Rusia yang pernah memveto resolusi krisis Rohingya di Myanmar pada 2017 lalu.

    Kapala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet, tidak menyangkal situasi di Myanmar sudah parah. Ia bahkan menyebut situasi di Myanmar mengarah ke "Konflik menyeluruh" dan mengingatkannya pada situasi di Suriah pada 2011. Namun, kata ia, situasi itu bisa dicegah apabila komunitas internasional kompak merespon situasi di Myanmar.

    Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters

    "Saya melihat bayang-bayang Suriah tahun 2011 (di Myanmar). Di sana, kita juga melihat unjuk rasa damai yang direspon dengan kekerasan yang berlebihan."

    "Tindakan brutal dan tekanan pemerintah secara terus menerus mendorong sejumlah orang untuk mengangkat senjata yang kemudian diikuti dengan kekerasan tiada akhir," ujar Bachelet, mengingat situasi krisis Suriah 2011 dan kekhawatiran hal itu terulang di Myanmar.

    Michelle Bachelet wajar takut. Kelompok etnis bersenjata di Myanmar sudah bersumpah bakal melawan kekejaman Militer Myanmar. Jika tidak segera ditangani, aksi tersebut diprediksi berbagai pakar bakal berujung pada perang saudara dan Myanmar menjadi negara gagal.

    Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyuarakan hal tersebut. Menurutnya, ancaman perang sipil dan negara gagal itu nyata bagi Myanmar. Oleh karenanya, ia meminta PBB, komunitas internasional, ASEAN, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah tegas atas situasi Myanmar.

    "Konflik kelompok etnis bersenjata dan Militer Myanmar semakin memperparah krisis di Myanmar. Per 8 April saja, menurut data HAM ALTSEAN, setidaknya ada 20 ribu pengungsi baru dari Kachin dan Karen. Ada juga 100 ribu pekerja migran yang melarikan diri dari Yangon," ujar Usman Hamid.

    Usman Hamid menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk segera memberlakukan embargo senjata global. Selain itu, sanksi keuangan terhadap Militer Myanmar dan merujuk situasi ke Pengadilan Kriminal Internasional. Untuk ASEAN, Usman Hamid menganjurkan mereka memastikan akses rakyat Myanmar pada bantuan kemanusiaan.

    Baca juga: Warga Myanmar Dipaksa Bayar 85 Dollar Untuk Jemput Jenazah Korban Kudeta

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.