TEMPO.CO, Jakarta - Inggris pada Kamis mengumumkan telah menjatuhkan sanksi pada kepentingan bisnis militer Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta 1 Februari, dalam sebuah langkah yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat.
Kementerian luar negeri Inggris mengatakan akan menargetkan konglomerat milik militer Myanmar Economic Holdings Ltd, mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap Rohingya dan hubungannya dengan tokoh-tokoh militer senior.
"Sanksi hari ini menargetkan kepentingan keuangan militer untuk membantu menguras sumber keuangan untuk kampanye penindasan mereka terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab, dikutip dari Reuters, 25 Maret 2021.
Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) adalah konglomerat militer yang dimiliki oleh sebagian angkatan bersenjata, dan mantan perwira militer.
Warga mengangkut seorang demonstran yang ditembak pasukan keamanan saat unjuk rasa anti-kudeta militer di Thingangyun, Yangon, Myanmar 14 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Berdasarkan ketentuan Global Human Rights Sanctions Regime, Inggris juga akan melarang dana yang disediakan untuk anak perusahaan yang "dimiliki atau dikendalikan" oleh MEHL, kata pernyataan rilis pers Kementerian Luar Negeri Inggris di situs web-nya.
Sanksi tersebut sebagai tanggapan atas bukti bahwa MEHL menyumbangkan dana untuk mendukung angkatan bersenjata negara, yang dikenal sebagai Tatmadaw, dalam kampanye mereka tentang pembersihan etnis terhadap Rohingya pada tahun 2017.
Baca juga: Militer Myanmar Diduga Tembak Anak 7 Tahun Hingga Tewas
Pada awal Maret, Inggris menetapkan Presidential Statement di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kekerasan oleh rezim terhadap pengunjuk rasa damai, dan menyerukan penghormatan terhadap transisi demokrasi Myanmar dan pembebasan semua yang ditahan secara sewenang-wenang.
Sanksi baru ini mengikuti sanksi bulan lalu terhadap sembilan orang dari militer Myanmar. Sanksi tersebut difokuskan pada mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan militer selama kudeta di Myanmar, serta Dewan Administrasi Negara, yang dibentuk militer Myanmar setelah kudeta tersebut untuk menjalankan fungsi negara.
