TEMPO.CO, - Administrasi Radio dan Televisi Nasional Cina (NRTA) mengumumkan pemerintah resmi melarang siaran BBC World News di negaranya. Pengumuman ini datang satu pekan setelah Ofcom mencabut izin China Global Television Network, atau CGTN, untuk siaran di Inggris.
"Kami kecewa karena pihak berwenang Cina telah memutuskan untuk mengambil tindakan ini," kata juru bicara BBC dalam sebuah pernyataan dikutip dari CNN Business, Jumat, 12 Februari 2021.
Dalam pernyataannya, NRTA mengkritik laporan-laporan BBC World News tentang Cina. Mereka menilai laporan BBC melanggar prinsip kejujuran dan ketidakberpihakan dalam jurnalisme.
Pihak BBC membantah. Mereka mengklaim medianya adalah penyiar berita internasional paling terpercaya di dunia dan melaporkan berita-berita dari seluruh dunia secara adil, tidak memihak dan tanpa rasa takut atau suka.
Sebelumnya 4 Februari, Kementerian Luar Negeri Cina mengajukan pernyataan tegas kepada BBC atas liputannya tentang tanggapan Cina terhadap pandemi Covid-19. Pemerintah Cina menyebut laporan BBC sebagai berita palsu.
Baca juga: BBC Diserang Cina Setelah Lisensi Penyiaran CGTN Dicabut Inggris
Selain itu, Cina berulang kali mengungkapkan kekesalannya dengan laporan BBC tentang kamp bagi muslim etnis Uighur di Xinjiang. Laporan terbaru BBC menyatakan bahwa perempuan muslim di sana diperkosa secara sistematis, dilecehkan secara seksual, dan disiksa di kamp.
Menanggapi laporan itu, Cina menuduh BBC telah melakukan kesenangan untuk menyebarkan kebohongan eksplisit tentang kebijakan Cina di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
BBC membela jurnalismenya dalam sebuah pernyataan pada saat itu, dengan mengatakan bahwa mereka mendukung pelaporan peristiwa yang akurat dan adil di Cina.
Tidak jelas seberapa besar dampak larangan Cina terhadap BBC World News di negara tersebut. BBC tidak pernah diizinkan untuk menyiarkan di daratan Cina atau di rumah-rumah di Cina. BBC World News hanya pernah tersedia di hotel internasional.
"Keputusan Cina untuk melarang BBC World News di Cina daratan adalah pembatasan kebebasan media yang tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan.