Jerman Belum Temukan Pelanggaran Hukum Raja Thailand Maha Vajiralongkorn

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Thailand Maha Vajiralongkorn saat tiba untuk memberikan penghormatan di monumen Raja Rama I untuk menghormati dimulainya dinasti Chakri di Bangkok, Thailand, 6 April 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn saat tiba untuk memberikan penghormatan di monumen Raja Rama I untuk menghormati dimulainya dinasti Chakri di Bangkok, Thailand, 6 April 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Sumber parlemen mengatakan pada Rabu kemarin bahwa pemerintah Jerman belum menemukan bukti Raja Thailand melanggar hukum melakukan urusan politik dalam negeri di tanah Jerman.

    Pendemo reformasi Thailand telah meminta Jerman pada Senin sebelumnya untuk menyelidiki apakah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, 68 tahun, telah melakukan urusan kenegaraan seperti menandatangani dekrit kerajaan dan anggaran tahunan dari tanah Jerman.

    Jerman mengatakan melarang Raja Thailand untuk berpolitik dari tanah Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan negara-negara Eropa terus memantau Raja Thailand selama di Bavaria.

    Menurut laporan Reuters, 29 Oktober 2020, setelah pertemuan komite urusan luar negeri Bundestag, sumber tersebut mengatakan pemerintah telah memberi tahu anggota parlemen bahwa mereka yakin raja diizinkan untuk membuat keputusan sesekali, selama dia tidak terus-menerus melakukan urusan kenegaraan dari tanah Jerman.

    "Pemerintah Jerman berpandangan bahwa Raja Thailand masih belum melakukan urusan kenegaraan secara terus menerus," kata sumber itu.

    Putra Mahkota Thailand, Vajiralongkorn dan putranya, Pangeran Dipangkorn Rasmijoti saat berada di Jerman. Welovethailandking.com

    Ketika ditanya tentang status raja, pemerintah mengatakan kepada komite bahwa dia memiliki visa yang memungkinkan dia untuk tinggal di Jerman selama beberapa tahun sebagai orang pribadi dan juga menikmati kekebalan diplomatik sebagai kepala negara.

    Krisis politik Thailand telah menjadikan kehadiran raja sebagai tantangan bagi Jerman, tetapi mencabut visa kepala negara yang berkunjung dapat menyebabkan insiden diplomatik yang besar.

    "Sangat jelas bahwa banyak yang menganggap apa yang dilakukan Raja Thailand sangat bermasalah, tapi pemerintah mengatakan itu belum menjadi masalah pemerintahan yang berkelanjutan," kata sumber itu.

    Sejak 2007, Raja Thailand menghabiskan waktu yang lama di Bavaria di Jerman bagian selatan, menurut Deutsche Welle. Dia memiliki sebuah vila di kota tepi Danau Tutzing, tetapi baru-baru ini juga tinggal di Sonnenbichl Hotel di Garmisch-Partenkirchen. Putra raja yang berusia 15 tahun juga bersekolah di Bavaria.

    Kehadiran raja di wilayah tersebut sering dilaporkan di tabloid Jerman, dan foto raja yang sedang mengendarai sepedanya di wilayah tersebut telah muncul secara online.

    Pengunjuk rasa Thailand mengkritik ketidakhadirannya dari Thailand dan biaya masa tinggalnya di Jerman.

    Teguran Jerman datang saat Kerajaan Thailand didemo dengan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendemo menuntut reformasi monarki selama demonstrasi besar di ibu kota Bangkok.

    Para pengunjuk rasa muda juga menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, yang memimpin kudeta terakhir negara itu pada tahun 2014. Mereka juga menyuarakan pertanyaan yang dulunya tabu tentang reformasi monarki, menuntut kekuatan institusi tersebut agar tunduk pada konstitusi baru dan benar-benar demokratis. Setiap diskusi tentang monarki telah lama dibekukan oleh hukum lese-majeste Thailand yang keras, yang menghukum setiap kritik terhadap monarki dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.

    Sumber:

    https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-germany-idUSKBN27D329

    https://www.dw.com/en/thailands-king-should-not-reign-from-german-soil-berlin-says/a-55304033

    https://thediplomat.com/2020/10/berlin-says-thailands-king-cannot-reign-from-german-soil/


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.