TEMPO.CO, Jakarta -Facebook dituding tunduk pada tekanan penguasa militer Thailand karena platform media sosial ini telah memblokir akun grup pengkritik raja yang diberi nama Royalist Marketplace.
Akun Facebook untuk mengkritisi raja Thailand tersebut dibuat oleh Pavin Chachavalpongun, warga Thailand yang tinggal sebagai akademisi eksil di Jepang. Jumlah anggotanya mencapai 1 juta orang.
Pavin mengetahui grup Facebook pengkritik raja Thailand tidak bisa diakses pada Senin malam, 24 Agustus 2020.
Di halaman depan akun grup itu muncul pesan: Akses ke grup ini telah dibatasi di Thailand seuai dengan permohonan hukum Kementerian Perekonomian dan Masyarakat Digital.
"Grup kami ini bagian dari proses demokratisasi, ini ruang untuk medeka berekspresi," kata Pavin kepada Reuters, 25 Agustus 2020.
"Dengan melakukan ini, Facebook bekerja sama dengan rezim otoriter untuk menghalangi demokrasi dan menumbuhkan otoriterisme di Thailand."
Grup baru yang dibuat Pavin dengan nama yang sama dengan yang diblokir Facebook telah beranggotakan 455 ribu orang pada hari ini.
Juru bicara Facebook tidak menanggapi tudingan Pavin. Namun dia mengatakan hari ini bahwa pihak Facebook berencana menantang pemerintah Thailand secara hukum setelah "dipaksa" memblokir akses ke grup Royalist Marketplace.
"Permintaan seperti ini berat, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan berdampak buruk pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri," kata juru bicara Facebook.
