Australia Akan Paksa Facebook dan Google Bayar Konten Berita

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Surat kabar Australia terlihat dijual di toko di Sydney, Australia, 31 Juli 2020. [REUTERS / Loren Elliott]

    Surat kabar Australia terlihat dijual di toko di Sydney, Australia, 31 Juli 2020. [REUTERS / Loren Elliott]

    TEMPO.CO, Jakarta - Australia akan menjadi negara pertama yang mewajibkan Facebook dan Alphabet Google untuk membayar media atas konten berita untuk melindungi jurnalisme.

    Australia akan menjadi negara pertama yang meminta Facebook dan Google untuk membayar konten berita yang disediakan oleh perusahaan media di bawah sistem royalti yang akan menjadi hukum tahun ini, kata Bendahara Federal Josh Frydenberg, dilaporkan Reuters, 31 Juli 2020.

    "Ini tentang keadilan untuk bisnis media berita Australia. Ini untuk memastikan bahwa kami telah meningkatkan persaingan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan lanskap media yang berkelanjutan, "kata Frydenberg kepada wartawan di Melbourne.

    "Masa depan lanskap media Australia dipertaruhkan," katanya.

    Facebook dan Google harus membayar media berita untuk mempublikasikan konten mereka di bawah kode etik baru yang dikembangkan oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) yang dapat diterapkan pada akhir tahun ini, menurut laporan ABC Australia.

    Pemerintah Federal memerintahkan pengawas persaingan bisnis untuk mengembangkan kode etik wajib yang mengatur transaksi komersial antara raksasa teknologi dan perusahaan media berita.

    Versi konsep kode etik tersebut telah dirilis oleh ACCC dan akan terbuka untuk konsultasi sampai akhir Agustus dengan undang-undang yang diharapkan akan diperkenalkan ke Parlemen tidak lama setelah konsultasi berakhir.

    Bendahara Federal Josh Frydenberg mengatakan kode etik itu akan menciptakan lapangan permainan (bisnis) yang setara di antara keduanya.

    "Kami ingin Google dan Facebook terus memberikan layanan ini kepada masyarakat Australia, yang sangat dicintai dan digunakan oleh orang Australia," kata Josh.

    "Tapi kami ingin itu sesuai dengan ketentuan kami."

    Frydenberg mengatakan kode etik akan memerlukan platform yang ditunjuk untuk bernegosiasi dengan itikad baik dalam perjanjian pembayaran dengan perusahaan berita Australia.

    Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher mengatakan rancangan kode etik tidak mendefinisikan konten apa yang layak atau perjanjian seperti apa yang harus dimasukkan.

    "Kode etik menekankan bahwa perjanjian bisa dengan salah satu dari lebih banyak kemungkinan, bisa berupa jumlah tetap tahunan atau bisa juga pembayaran per item konten," katanya.

    Ketua ACCC, Rod Sims, mengatakan kode itu dirancang untuk ditinjau setelah satu tahun, yang berarti jika proses tidak berhasil itu bisa berubah tergantung pada umpan balik.

    Dia berharap keputusan itu akan menjadi preseden global.

    "Saya tidak ingin maju sendiri, tetapi seperti yang telah kita pelajari dari luar negeri semoga mereka bisa belajar dari kita," kata Sims.

    Langkah ini dilakukan ketika raksasa teknologi menolak seruan dunia untuk regulasi yang lebih besar, dan sehari setelah Google dan Facebook diduga melakukan penyalahgunaan kekuatan pasar dari anggota parlemen AS dalam sidang kongres.

    Pemerintah Australia akhir tahun lalu mengatakan kepada Facebook dan Google untuk menegosiasikan kesepakatan sukarela dengan perusahaan media untuk menggunakan konten berita mereka.

    Pembicaraan itu tidak berhasil dan Canberra sekarang mengatakan jika sebuah perjanjian tidak dapat dicapai melalui arbitrase dalam waktu 45 hari, Otoritas Media dan Komunikasi Australia akan menetapkan persyaratan yang mengikat secara hukum atas nama pemerintah.

    Google mengatakan peraturan itu mengabaikan "miliaran klik" yang dikirimkannya ke penerbit berita Australia setiap tahun.

    "Ini mengirimkan pesan mengenai bisnis dan investor bahwa pemerintah Australia akan melakukan intervensi daripada membiarkan pasar bekerja," kata Mel Silva, direktur pelaksana Google Australia dan Selandia Baru.

    "Ini tidak melakukan apa pun untuk memecahkan tantangan mendasar dalam menciptakan model bisnis yang cocok untuk era digital."

    Facebook belum berkomentar rencana aturan ini.

    Perusahaan media termasuk News Corp Australia, anak perusahaan Rupert Murdoch's News Corp, melobi keras pemerintah untuk memaksa perusahaan teknologi AS itu ke meja perundingan di tengah penurunan panjang dalam pendapatan iklan.

    "Sementara negara-negara lain berbicara tentang perilaku raksasa teknologi yang tidak adil dan merusak, pemerintah Australia ... mengambil tindakan pertama di dunia," kata Ketua Eksekutif News Corp Australia Michael Miller.

    Sebuah studi tahun 2019 memperkirakan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan jurnalisme telah hilang di Australia dalam 10 tahun terakhir, ketika perusahaan media konvensional mencurahkan pendapatan iklan ke Google dan Facebook yang tidak membayar apapun untuk konten berita.

    Untuk setiap AUS$ 100 (Rp 1 juta) yang dihabiskan untuk iklan online di Australia, tidak termasuk iklan baris, hampir sepertiga masuk ke Google dan Facebook, menurut Frydenberg.

    Media berita di Jerman, Prancis, dan Spanyol, telah mendorong untuk meloloskan undang-undang hak cipta nasional yang memaksa Google membayar biaya lisensi ketika menerbitkan potongan konten berita mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.