TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump dikabarkan tengah membahas dengan para penasihatnya tentang kemungkinan memecat Menteri Pertahanan Mark Esper. Dikutip dari kantor berita Reuters, Donald Trump menargetkan pemecatan Mark Esper berlangsung usai Pilpres Amerika.
"Hubungan keduanya tidak akrab. Namun, Donald Trump tidak ingin memgambil keputusan soal Mark Esper hingga Pilpres Amerika menunjukkan hasilnya," ujar seorang sumber di Pemerintah Amerika, yang enggan disebutkan namanya, Kamis, 13 Agustus 2020.
Mark Esper, perlu diketahui, adalah mantan Sekretaris Angkatan Darat Amerika. Ia dihormati oleh figur Republikan maupun Demokrat karena pendekatannya yang tenang soal isu-isu Militer Amerika. Sebagaimana diketahui, beberapa masalah militer di antaranya diciptakan oleh Donald Trump sendiri.
Sayangnya, cara Mark Esper menyelesaikan masalah-masalah militeristik tidak sejalan dengan Donald Trump yang serba beresiko. Salah satu contohnya paska kematian George Floyd di mana unjuk rasa Black Lives Matter dan kerusuhan terjadi di berbagai negara bagian Amerika.
Menyikapi aksi tersebut, Donald Trump menginginkan militer turun tangan untuk menertibkan pengunjuk rasa. Mark Esper menolak permintaan Donald Trump karena menurutnya personil kepolisian sudah cukup untuk menertibkan kerusuhan.
Selain soal personil militer, keduanya juga berseberangan soal pengibaran bendera konfederasi. Mark Esper memerintahkan semua basis militer Amerika untuk tidak lagi mengibarkan bendera konfederasi yang sarat akan sejarah kolonialisme dan perbudakan. Donald Trump memprotes keputusan Esper, menganggapnya sebagai pembungkaman kebebasan berpendapat.
Gedung Putih enggan berkomentar banyak atas isu yang berkembang. "Kami tidak memiliki rencana penggantian pejabat pemerintahan paska Pilpres Amerika ataupun saat pemerintahan periode kedua," ujar juru bicara Gedung Putih, Judd Deere.
Pentagon juga enggan berkomentar. Namun, apabila berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pergantian pejabat kerap terjadi di sekitar periode Pilpres Amerika.
FERDINAND ANDRE | ISTMAN MP | REUTERS