TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Cina yang mewakili Beijing di Hong Kong mengejek sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat Hong Kong dengan menawarkan US$ 100 (sekitar Rp 1,4 juta) ke Presiden Donald Trump.
"Dimasukkan ke dalam daftar sanksi AS berarti saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan untuk bangsa dan Hong Kong," kata Luo Huining, direktur kantor penghubung pemerintah pusat di Hong Kong, dikutip dari South China Morning Post, 8 Agustus 2020.
Luo Huining adalah salah satu dari 11 pejabat Hong Kong yang masuk daftar sanksi AS dengan menuduh mereka membatasi kebebasan warga Hong Kong. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, juga masuk dalam daftar hitam Washington.
Namun demikian, Luo mengatakan dia sama sekali tidak memiliki aset di luar negeri.
"Bukankah sanksi itu sia-sia karena saya tidak punya aset di luar negeri? Tentu saja, saya juga dapat mengirim US$ 100 kepada Tuan Trump untuk dibekukan," kata Luo dalam pernyataannya.
Ketika Luo mencemooh sanksi tersebut, kantornya mengeluarkan pernyataan terpisah, mengecam langkah AS sebagai campur tangan dalam urusan Hong Kong.
"Jika AS yakin apa yang disebut sanksi akan memaksa Cina untuk berkompromi, maka mereka telah membuat perhitungan yang salah," kata kantor penghubung Beijing di Hong Kong.
Kantor penghubung menambahkan bahwa undang-undang keamanan nasional, yang memicu sanksi AS dan diberlakukan pada 30 Juni, diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Hong Kong, dan Cina bertekad untuk melindungi kedaulatannya.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, mengenakan masker wajah untuk mencegah wabah penyakit virus corona (Covid-19), saat menghadiri konferensi pers di Hong Kong, Cina, 31 Juli 2020. [REUTERS / Lam Yik]
Pemerintah Hong Kong mengatakan sanksi itu "tidak tahu malu dan tercela" dan mewakili campur tangan "terang-terangan dan biadab" dalam urusan internal Cina.
"Kami tidak akan diintimidasi," kata seorang juru bicara pemerintah.
Sanksi itu semakin memperburuk hubungan Cina-AS, ketika dua negara raksasa ekonomi dunia itu saling bertukar retorika panas di berbagai isu, mulai dari saling tuding soal virus corona hingga ketegangan di Laut Cina Selatan.
"Niat tidak bermoral dari politisi AS untuk mendukung kekacauan anti-Cina di Hong Kong telah terungkap, dan tindakan badut mereka benar-benar konyol. Intimidasi dan ancaman tidak bisa menakuti rakyat China," kata kantor penghubung, dikutip dari Reuters.
Luo, pejabat politik paling senior Cina daratan yang ditugaskan di Hong Kong, mengatakan sanksi AS terhadapnya mengindikasikan dia melakukan apa yang "harus dia lakukan untuk negara saya dan Hong Kong".
Luo memiliki pengawasan atas penerapan undang-undang keamanan yang kontroversial yang memungkinkan agen keamanan Cina daratan secara resmi bermarkas di kota paling bebas di Cina untuk pertama kalinya.
Selain Luo dan Lam, sanksi tersebut juga menargetkan komisaris polisi Hong Kong Chris Tang dan pendahulunya, Stephen Lo; John Lee, sekretaris keamanan Hong Kong; dan Teresa Cheng, sekretaris kehakiman.
Xia Baolong, direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing, juga disebutkan dalam daftar sanksi.
Kepala polisi Tang mengatakan kepada media lokal pada Sabtu bahwa menjaga keamanan negara dan Hong Kong adalah tanggung jawabnya dan sanksi asing tidak ada artinya.
Sanksi tersebut membekukan aset pejabat Hong Kong di AS, melarang mereka menjalankan bisnis di Amerika, dan secara umum melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam sebelumnya mengatakan kepada media lokal bahwa dia tidak memiliki aset di Amerika Serikat.