TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia mengkritik langkah PBB menghapus pasukan koalisi Arab dari daftar kelompok yang melanggar hak anak-anak di Yaman, termasuk membunuh dan melukai 222 anak-anak Yaman tahun lalu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin menghapus koalisi militer pimpinan Arab Saudi dari daftar hitam PBB. Guterres menulis dalam laporan tahunannya kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Senin bahwa koalisi akan dihapuskan dari daftar hitam.
"Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman akan dihapuskan karena pelanggaran membunuh dan melukai, menyusul penurunan signifikan yang berkelanjutan dalam pembunuhan dan cacat akibat serangan udara," kata laporan tahunan PBB yang baru diterbitkan tentang anak-anak di zona konflik, menambahkan bahwa korban tewas telah jatuh sejak perjanjian yang ditandatangani pada Maret 2019, dikutip dari Al Jazeera, 17 Juni 2020.
Laporan itu dikeluarkan ketika pemberontak Houthi melaporkan bahwa serangan udara dari koalisi pimpinan Saudi menyerang sebuah kendaraan yang membawa warga sipil di Yaman utara pada hari Senin, menewaskan 13 orang, termasuk empat anak-anak.
Koalisi Arab Saudi melakukan intervensi pada tahun 2015 di Yaman untuk mendukung pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional, yang digulingkan oleh pemberontak Houthi pada akhir 2014. Koalisi ini secara luas dipersalahkan atas korban sipil dalam serangan bom yang menurut para aktivis telah mendorong negara itu jatuh lebih dalam ke dalam krisis.
Seorang anak laki-laki melintas dekat lokasi bangunan yang hancur akibat serangan udara koalisi Arab Saudi yang menghantam kawasan Sanaa di Yaman, 16 Mei 2019. Serangan tersebut menghantam banyak sasaran di kota itu dan merusak beberapa rumah. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
Human Rights Watch (HRW) mengecam Guterres karena menghapus koalisi dari daftar dengan mengatakan bahwa ia mengabaikan bukti PBB sendiri atas pelanggaran berat yang terus menerus terhadap anak-anak.
Watchlist on Children and Armed Conflict mengatakan bahwa dengan membebaskan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab atas tanggung jawab untuk membunuh dan melukai anak-anak di Yaman, Sekretaris Jenderal PBB telah membuat anak-anak rentan terhadap serangan lebih lanjut.
Inger Ashing dari Save the Children menyebut keputusan Guterres sebagai "keputusan mengejutkan".
Tetapi utusan sekretaris jenderal untuk anak-anak dan konflik bersenjata, Virginia Gamba, mengatakan PBB tidak mendapat tekanan dari Arab Saudi dan bahwa penghapusan daftar itu didasarkan pada data.
Gamba mengatakan keputusan untuk menghapus Saudi dari daftar hitam diambil setelah penurunan signifikan dalam pembunuhan dan cacat akibat serangan udara.
Dalam laporan tahunan, Guterres mengatakan koalisi membunuh atau melukai 222 anak-anak di Yaman tahun lalu. Houthi bertanggung jawab atas 313 korban seperti itu dan pemerintah Yaman memaksa 96 korban dan keduanya tetap menjadi anak-anak tahunan dan daftar hitam konflik bersenjata, Reuters melaporkan.
Pada 2016, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menghapus koalisi pimpinan Saudi dari "daftar hitam" pasukan pemerintah yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak tahun sebelumnya menyusul ancaman oleh Arab Saudi untuk memotong dana untuk program-program PBB.
Tahun berikutnya, setelah Guterres mengambil alih kepemimpinan PBB, koalisi ditempatkan di sub-bagian dari laporan yang dibuat untuk mereka yang berupaya menghindari kematian anak-anak. Koalisi Saudi tetap ada dalam laporan itu pada 2018 dan 2019.
Kelompok Houthi tetap berada di daftar hitam PBB karena gagal memberlakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan anak-anak.
HRW dan Watchlist juga mengkritik sekretaris jenderal karena tidak memasukkan Israel dari daftar hitam meskipun bertanggung jawab atas 1.525 korban di antara anak-anak Palestina tahun lalu, termasuk 29 kematian.
Laporan itu, yang mengkaji beberapa konflik di seluruh dunia setiap tahun, mengatakan 4.019 anak-anak diverifikasi telah terbunuh dan lebih dari 6.000 cacat pada 2019.
Jumlahnya mirip dengan 2018, menurut PBB.
Laporan itu juga menghapus sebagian Tatmadaw, angkatan bersenjata Myanmar, dari daftar hitam.
Tatmadaw tidak lagi muncul untuk perekrutan anak-anak tetapi tetap ada dalam daftar untuk kekerasan seksual, pembunuhan, dan cacat.
Guterres menghapus Tatmadaw dari daftar mengutip penurunan signifikan dalam rekrutmen, penuntutan yang sedang berlangsung dan kesepakatan untuk terus melacak dan melepaskan kasus.
Save the Children menggambarkan langkah itu sebagai "prematur dan berbahaya".
Koalisi Saudi di Yaman meminta PBB pada hari Selasa untuk berbagi rincian tuduhan bahwa koalisi bertanggung jawab atas 222 kematian atau cedera anak tahun lalu sehingga ia dapat menyelidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Reuters, koalisi Arab juga mengatakan mereka menyambut keputusan Sekretaris Jenderal AS Antonio Guterres untuk menghapusnya dari daftar hitam AS, beberapa tahun setelah itu pertama kali dituduh membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.
