Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penentang UU Keamanan Nasional Hong Kong Diklaim Picu Terorisme

image-gnews
Demonstran anti-pemerintah berlarian saat melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu
Demonstran anti-pemerintah berlarian saat melakukan aksi unjuk rasa di Hong Kong, 24 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa yang digelar warga untuk menentang UU Keamanan Nasional Hong Kong belum berhasil mengubah sikap pemerintah. Alih-alih berubah, Pemerintah Hong Kong malah semakin berkomitmen untuk mendukung implementasi regulasi garapan Cina tersebut.

Dikutip dari kantor berita Reuters, Menteri Keamanan John Lee menyatakan bahwa UU Keamanan Nasional Hong Kong justru dibutuhkan dengan semakin banyaknya unjuk rasa. Menurutnya, jika unjuk rasa anti-pemerintah tersebut tidak diatur, bisa berkembang menjadi terorisme.

"Terorisme dan aktivitas-aktivitas berbahaya lainnya tengah berkembang di kota ini yang mampu mengancam keamanan nasional. Salah satu contohnya, unjuk rasa 'Kemerdekaan Hong Kong' yang semakin ganas," ujar Lee dalam pernyataan persnya sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 25 Mei 2020.

Lee melanjutkan bahwa unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir juga merusak citra Hong Kong di mata internasional. Menurutnya, Hong Kong tak lagi terlihat seperti kota yang aman karena berbagai aksi kekerasan yang terjadi.

"Hanya dalam beberapa bulan, Hong Kong berubah dari salah satu kota teraman di dunia menjadi kota yang diselimuti kekerasan," ujar Lee menegaskan.

Secara terpisah, Menteri Keuangan, Paul Chan, optimistis UU Keamanan Nasional Hong Kong tidak akan berpengaruh banyak ke iklim investasi. Ia berkayakinan hanya perlu menjelaskan duduk perkara UU Keamanan Nasional Hong Kong agar tidak terjadi kesalahpahaman soal statusnya sebagai pusat bisnis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pemerintah pusat sudah berkali-kali menyatakan bahwa UU Keamanan Nasional Hong Kong hanya akan menyasar minoritas yang dirasa mengancam keamanan nasional. Hak publik tidak akan dibatasi," klaim Chan.

Diberitakan sebelumnya, Cina tengah menyusun UU Keamanan Nasional Hong Kong untuk merespon makin kuatnya gerakan anti-pemerintah di sana. Adapun UU Keamanan Nasional Hong Kong akan mengatur berbagai hal mulai dari hasutan, ujaran kebencian, pengkhianatan, subversi, kudeta, dan masih banyak lagi.

Pemerintah Hong Kong telah menyatakan komitmennya untuk mendukung aturan baru tersebut, namun banyak pihak menolak. Penggiat demokrasi dan hak asasi manusia, misalnya, khawatir UU tersebut akan membuat Cina memiliki kendali penuh atas Hong Kong. Dan, ketika Cina memiliki kendali penuh, maka dianggap mereka bisa membungkam kebebasan berpendapat warga Hong Kong dengan mudah.

Ahad kemarin, ribuan pengunjuk rasa telah turun ke jalan untuk menentang UU Keamanan Nasional Hong Kong. Aparat keamanan meresponnya dengan gas air mata dan water cannon karena unjuk rasa itu diklaim tidak berizin. Sebanyak 180 orang pengunjuk rasa juga ditangkap.

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Kota Termahal di Dunia untuk Ekspatriat, Singapura Termasuk

7 jam lalu

Hongkong termasuk ke dalam kota termahal di dunia untuk expatriat. Foto: Canva
10 Kota Termahal di Dunia untuk Ekspatriat, Singapura Termasuk

Baru-baru ini Mercer merilis laporan biaya hidup dan menempatkan 10 kota termahal di dunia bagi ekspatriat. Ada Hong Kong hingga Singapura.


Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Catat Penurunan Emisi Energi 2023

13 jam lalu

Ilustrasi PLTU. Antaranews.com
Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Catat Penurunan Emisi Energi 2023

Indonesia bersama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan mencatat penurunan emisi energi pada tahun 2023.


Top 3 Dunia: Cina Ogah Campuri Hubungan Rusia-Korut hingga Makan Gratis Jepang

1 hari lalu

Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato
Top 3 Dunia: Cina Ogah Campuri Hubungan Rusia-Korut hingga Makan Gratis Jepang

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 22 Juni 2024 diawali Cina yang menolak mengomentari kesepakatan Rusia-Korea Utara


Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau

2 hari lalu

Pesawat Angkatan Udara ikut serta dalam latihan militer oleh Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) di sekitar Taiwan, dalam tangkapan layar dari video selebaran yang dirilis pada 19 Agustus 2023. (Foto file: Reuters)
Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau

Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 41 pesawat militer Cina di sekitar pulau itu dalam waktu 24 jam.


Traveling ke Hong Kong, 7 Destinasi Wisata Malam Ini Menarik Dikunjungi

2 hari lalu

Victoria Harbour, Hong Kong. Unsplash.com/Ariam Dato-on
Traveling ke Hong Kong, 7 Destinasi Wisata Malam Ini Menarik Dikunjungi

Tidak hanya sekedar hiburan malam, ada banyak aktivitas untuk dapat mengenali dan mempelajari sejarah dan warisan budaya Hong Kong


Kementerian Luar Negeri Cina Tak Mau Ikut Campur Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif Rusia-Korut

2 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersulang saat menghadiri resepsi kenegaraan di Pyongyang, Korea Utara 19 Juni 2024. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS
Kementerian Luar Negeri Cina Tak Mau Ikut Campur Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif Rusia-Korut

Kementerian Luar Negeri Cina tak mau komentari Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Rusia dan Korea Utara


Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Apa itu?


10 Negara dengan Eksekusi Hukuman Mati Terbanyak, Cina Nomor Satu

3 hari lalu

negara dengan eksekusi hukuman mati terbanyak. Foto: Canva
10 Negara dengan Eksekusi Hukuman Mati Terbanyak, Cina Nomor Satu

Deretan negara dengan jumlah eksekusi hukuman mati terbanyak pada 2023, didominasi oleh negara-negara di Benua Asia. Cina paling tinggi.


Pertama dalam 5 Tahun, AS-Cina Gelar Perundingan Nuklir Informal

3 hari lalu

Ilustrasi peluncuran Trident II dari kapal selam. Rudal balistik Trident II 5D memiliki kecepatan 24 mach atau 29.020 km/jam dan mampu menjangkau sasaran sejauh 12.000 km. Trident II 5D menjadi senjata andalan kapal selam Amerika Serikat, kelas Ohio. Kelas Ohio membawa 24 rudal nuklir balistik Trident I C4 atau Trident II D5. deagel.com
Pertama dalam 5 Tahun, AS-Cina Gelar Perundingan Nuklir Informal

Amerika Serikat dan Cina melanjutkan perundingan senjata nuklir semi-resmi pada Maret untuk pertama kalinya dalam lima tahun.


Uni Eropa Kecam Cina atas Insiden Maritim dengan Filipina di Laut Cina Selatan

3 hari lalu

Personil Penjaga Pantai Filipina menyiapkan spatbor karet setelah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menghalangi jalan mereka menuju misi pasokan di Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan, 5 Maret 2024. REUTERS/Adrian Portugal
Uni Eropa Kecam Cina atas Insiden Maritim dengan Filipina di Laut Cina Selatan

Uni Eropa menuduh Cina atas insiden maritim dengan Filipina yang terjadi di lepas pantai pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan