PM Mahathir Mundur, Kirim Surat ke Raja Jam 1 Siang

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Mahathir Mohamad menikmati bersepada pagi pada 17 Agustus 2019 meski usianya sudah 94 tahun.[Malaysia Kini]

    Perdana Menteri Mahathir Mohamad menikmati bersepada pagi pada 17 Agustus 2019 meski usianya sudah 94 tahun.[Malaysia Kini]

    TEMPO.COKuala Lumpur – Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Senin, 24 Februari 2020.

    Surat pengunduran diri ini dikirim kepada Raja Malaysia pada pukul satu siang waktu setempat. Kantor perdana menteri mengonfirmasi pengunduran diri ini.

    “Tun Dr Mahathir bin Mohamad telah mengantar surat peletakan jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia hari ini,” begitu rilis yang diterima Tempo pada Senin, 24 Februari 2020.

    Rilis singkat itu juga mengatakan surat sudah disampaikan kepada Yang Dipertuan Agong.

    Reuters melansir ada kabar sedang terjadi proses pembentukan koalisi baru untuk memerintah Malaysia.

    Mahathir, 94 tahun, menduduki jabatan Perdana Menteri pada Mei 2018 untuk kali kedua. Ini setelah koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilu mengalahkan Barisan Nasional, yang dimotori UMNO. Selama ini, Anwar Ibrahim, yang menjadi pemimpin Partai Keadilan Rakyat, digadang-gadang bakal menjadi penggantinya saat Mahathir mundur. 

    Mahathir sebelumnya pernah memerintah Malaysia sebagai PM pada 1981 – 2003. Saat itu, dia menjabat sebagai ketua umum UMNO. Namun, dia mengundurkan diri dari UMNO pada 2016 dan membentuk partai baru yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia karena berbeda pendapat dengan PM saat itu yaitu Najib Razak.

    Mahathir dan Najib, yang merupakan murid politiknya, bertentangan mengenai cara menyelesaikan skandal 1Malaysia Development Berhad, yang mengalami korupsi besar-besaran. Belakangan, Najib menjalani proses persidangan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi 1MDB saat Mahathir menjabat sebagai PM. Persidangan kasus ini masih berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.