TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara menyampaikan kepada PBB agar memangkas jumlah stafnya yang diutus bertugas ke negara itu. Permintaan ini dilayangkan setelah Pyongyang melihat program-program PBB gagal akibat politisasi bantuan PBB.
“Dukungan program-program PBB gagal karena adanya politisasi bantuan PBB oleh sejumlah pasukan,” kata Kim Chang Min, Sekjen Komite Koordinasi Nasional Korea Utara untuk PBB, seperti dikutip dari reuters.com, Kamis, 5 September 2019.
Ekspresi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat menyaksikan peluncuran rudal jarak pendek pada Kamis, 9 Mei 2019. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, menduga tindakan Korea Utara itu disebabkan pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam, antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak mencapai kata sepakat. KCNA via REUTERS
PBB memperkirakan ada sekitar 10,3 juta orang atau hampir separuh dari total populasi Korea Utara, dalam kondisi membutuhkan bantuan. Sekitar 41 persen masyarakat Korea Utara juga dalam kondisi kekurangan gizi. Kondisi ini diakui oleh Pyongyang pada Jumat kemarin, 30 Agustus 2019, kalau negara itu menghadapi kekurangan pangan pada tahun ini karena kekeringan, banjir dan sanksi dunia internasional yang dijatuhkan.
Kim dalam suratnya ke PBB tertanggal 12 Agustus 2019 mengatakan jumlah staf internasional di negaranya harus dipangkas per akhir tahun ini. Korea Utara ingin pegawai program pengembangan PBB dikurangi dari enam orang menjadi satu orang. Sedangkan staf WHO agar dikurangi dari enam orang menjadi empat dan pegawai UNICEF dipangkas dari 13 staf menjadi hanya satu atau dua orang saja yang bertugas di Korea Utara.
Dalam surat itu, Kim juga meminta jumlah staf dari WFP atau program pangan PBB harus dikurangi sesuai dengan jumlah bantuan makanan diberikan ke Korea Utara segera setelah PBB dan Korea Utara menyetujui bagaimana menerapkan sebuah rencana untuk tahun 2019 – 2021.
Korea Utara menilai saat ini juga tidak diperlukan staf koordinasi bantuan kemanusiaan. Sebaliknya staf PBB sebaiknya hanya datang ke Korea Utara ketika diminta. PBB belum mau berkomentar atas permintaan Korea Utara itu.
