TEMPO.CO, Canberra – Koalisi yang dipimpin Partai Liberal besutan PM Scott Morrison memenangkan pemilihan umum setelah memenangkan daerah pemilihan negara bagian Queensland.
Baca juga: Di Luar Dugaan, Partai Scott Morrison Menang Pemilu Australia
Perdana Menteri, Scott Morrison, yang berasal dari Partai Liberal, menanggapi teriakan para pendukungnya di kantor partai di Sydney pada Sabtu, 18 Mei 2019. Koalisi ini didukung Partai Nasional.
“Saya berterima kasih kepada seluruh Queensland,” kata Morrison, yang bakal melanjutkan posisinya sebagai PM seperti dilansir News pada Sabtu, 18 Mei2019.
Seorang kolumnis dari Australia, Troy Bramston, mengatakan para tokoh Partai Buruh, yang menjadi kompetitor utama Partai Liberal, terlihat terkejut pada hasil yang terjadi. Mereka tidak memperkirakan ini bakal terjadi. “Sepertinya ini menjadi malam yang mengerikan bagi partai,” kata Bramston.
Baca juga: Perdana Menteri Australia Scott Morrison Dapat Penilaian Negatif
Partai Liberal meraih 73 kursi atau di bawah jumlah minimal 76 kursi untuk bisa membentuk pemerintah mayoritas. Sedangkan Partai Buruh mendapat 68 kursi di parlemen.
Partai Hijau, Partai Aliansi Tengah, dan Partai Katter masing-masing mendapat satu kursi. Ada tiga anggota parlemen yang terpilih dari jalur independen yaitu Zali Steggall, Andrew Wilkie, dan Helen Haines.
Baca juga: PM Australia Scott Morrison, Sosok Agresif Luar-Dalam
Menurut analis politik dari ABC, Andrew Probyn, sejumlah tokoh di Partai Buruh mengatakan kekalahan ini karena adanya kesepakatan antara koalisi yang dipimpin Partai Liberal dengan Partai Australia Bersatu, dan Partai Satu Bangsa atau One Nation, yang dipimpin Pauline Hanson.
Dalam kampanye, Morrison berulang kali menjual isu kekuatan ekonomi, pengurangan pajak penghasilan, dan pengurangan beban tagihan bulanan bagi publik. Dia juga cenderung menganggap isu perubahan iklim tidak dominan.
Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Perdana Menteri Australia Scott Morrison
Sebelum menjadi PM, Scott Morrsion pernah menempati posisi sebagai menteri Imigrasi, yang dinilai kontroversial, di bawah kepemimpinan PM Tony Abbot setelah pemilu 2013. Kebijakannya dinilai kontroversial karena menerapkan Operasi Kedaulatan Perbatasan, yang berupaya mencegah para imigran masuk ke Australia. Salah satunya dengan membeli perahu nelayan Indonesia agar tidak digunakan untuk membantu imigran berlayar ke Australia.
