Iran Terancam Berperang dengan AS, Apa Reaksi Penduduk Teheran?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penduduk Iran berjalan melewati foto-foto pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (kiri atas) dan almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini (kanan atas), pada 13 Oktober 2017.[CNN]

    Seorang penduduk Iran berjalan melewati foto-foto pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (kiri atas) dan almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini (kanan atas), pada 13 Oktober 2017.[CNN]

    TEMPO.CO, Jakarta - Orang-orang di Teheran berbicara dengan nada hening dan tenang ketika Iran di ambang perang dengan Amerika Serikat.

    Ketika ketegangan geopolitik meningkat, pembicaraan tentang konflik yang akan terjadi dengan Amerika Serikat tersebar luas di jalan-jalan ibu kota Iran.

    AS telah mengirim senjata dan pasukan baru ke kawasan itu setelah Iran menangguhkan bagian-bagian dari perjanjian nuklir yang secara singkat mengakhiri isolasi ekonomi dan diplomatiknya.

    Baca juga: Intelijen AS Sebut Kapal Rudal Iran Berlayar di Teluk Persia

    Banyak orang Iran, yang sangat membutuhkan bantuan dari kesulitan keuangan yang sebagian disebabkan oleh sanksi AS, bereaksi dengan sikap menolak daripada menentang ketika dua negara terancam berperang.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berusaha meyakinkan negara itu awal pekan ini bahwa AS tidak menginginkan perang, tetapi tidak semua orang yakin.

    Banyak penduduk Teheran percaya bahwa musuh-musuh Iran, yaitu AS dan sekutu-sekutu Teluknya, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, telah lama berperang. Meskipun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa AS tidak menginginkan perang, beberapa percaya kampanye diplomatik dan ekonomi pemerintah AS terhadap negara itu membawa keadaan ke puncak peperangan.

    Warga Iran membakar bendera Amerika Serikat dalam peringatan perebutan Kedutaan Besar AS, di Teheran, Iran, 4 November 2018. Tasnim News Agency /Handout via REUTERS

    Setahun yang lalu, Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir penting dan menjatuhkan sanksi berat kepada Iran dalam sejarah negara itu. Perusahaan-perusahaan asing keluar negeri berbondong-bondong, riyal Iran menukik dan harga melonjak.

    "Saya tidak takut perang karena saya sudah melihat perang," kata kurir motor Majid Haqiqi, 57 tahun, merujuk pada konflik delapan tahun negara itu dengan tetangga Irak pada 1980.

    "Saya percaya bahwa Amerika tidak ingin menyerang Iran dan hanya mencoba menakuti kita," katanya, dikutip dari CNN, 18 Mei 2019

    Haqiqi malah menyarankan solusi yang banyak orang di Teheran akan anggap kontroversial.

    "Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah melakukan dialog. Apa yang salah dengan memiliki AS di sini?" kata Haqiqi. "(AS) dapat memulai bisnis di Iran dan menggunakan tenaga kerja kami. Jika mereka mengambil langkah ke arah kami, kami juga dapat mengambil satu langkah."

    Baca juga: Ditekan Amerika Serikat, Iran Masih Belum Mau Dialog

    Pekan lalu, Trump membuat beberapa tawaran ke Teheran, meminta pemerintah Iran menghubunginya. Dia bahkan menghubungi Swiss minggu lalu untuk meninggalkan nomor telepon agar Teheran dapat menghubunginya, menurut sumber diplomatik.

    Langkah itu tampaknya tidak selaras dengan sikap agresif Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, yang telah berbicara keras terhadap Iran, dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang telah berusaha untuk mengumpulkan dukungan diplomatik untuk kampanye AS melawan rezim Iran.

    Dialog antara kedua negara adalah kutukan bagi kelompok garis keras Iran, termasuk Khamenei.

    "Negosiasi seperti racun selama AS tetap sama. Dan dengan pemerintah AS saat ini juga beracun," kata Imam Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato pada Selasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.