Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dunia Serukan Jenderal Khalifa Haftar Hentikan Perang di Libya

image-gnews
Khalifa Haftar, dianggap orang yang dapat mempersatukan Libya. [Reuters]
Khalifa Haftar, dianggap orang yang dapat mempersatukan Libya. [Reuters]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin dunia bersama sejumlah organisasi HAM menyerukan agar pasukan yang setia kepada Tentara Nasional Libya yang dipimpin jenderal Khalifa Haftar untuk menghentikan pertempuran dan rencananya menguasai Tripoli, ibu kota Libya.

Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, 5 April 2019 telah memerintahkan Haftar untuk menghentikan serangan ke Tripoli karena dikhawatirkan akan menimbulkan perang sipil.

Baca: Eks Jenderal Gaddafi Kuasai Bandara, Libya Terancam Perang Sipil

"Anggota Dewan Keamanan menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terhadap aktivitas militer dekat Tripoli, yang berisiko pada stabilitas Libya dan prospek mediasi PBB dan penyelesaian politik yang komprehensif pada krisis ini," kata Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen kepada wartawan, seperti dikutip dari Deutsche Welle.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui akun Twitter mengatakan, dirinya meninggalkan Libya dengan hati berat dan sangat khawatir.

"Saya berharap ada kemungkinan untuk menghindari konfrontasi berdarah di dalam dan di sekitar Tripoli.

Guterres menegaskan, PBB memfasilitasi penyelesaian politik dan apapun yang terjadi, PBB mendukung rakyat Libya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Guterres berkunjung ke Tripoli pada hari Jumat, 5 April 2019 untuk mempersiapkan pemilu di Libya. Guterres juga berkunjung ke kota Tobruk untuk bertemu ketua parlemen Libya.

Guterres kemudian bertemu Haftar di Benghazi untuk menghindari konfrontasi berdarah di Tripoli.

Menurut utusan PBB Ghassan Salame ke Dewan Keamanan PBB d, Haftar membuat pernyataan jelas kepada Guterres bahwa dirinya tidak bermaksud melanjutkan serangan ke Tripoli.


Baca: Bandara Tripoli Digempur, 90 Persen Pesawat Hancur

Para pemimpin G-7 bersuara bulat untuk menyerukan kembali permintaan PBB agar Haftar menghentikan seluruh gerakan militernya karena membuat instabilitas di Libya.

Human Rights Watch menyerukan agar semua pihak untuk tetap tenang dan meminimalkan bahaya terhadap warga sipil.

"Semua pihak yang terlibat dalam pertempuan di ibu kota Libya, harus mengambil semua langkah yang perlu untuk mengurangi bahaya kepada warga sipil dan mematuhi hukum perang," ujar Human Rights Watch.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

9 jam lalu

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA /Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf
Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

Presiden Jokowi menilai PBB perlu bertindak lebih menyelesaikan akar persoalan konflik, yakni pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.


Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

9 jam lalu

Warga Timor Leste saat berbelanja di pasar Mahuitas, Lamaknen, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 2015. Warga Timor Leste yang tinggal di perbatasan lebih memilih berbelanja di Indonesia karena letaknya lebih dekat dan harga yang lebih murah. ANTARA/Prasetyo Utomo
Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

Timor Timur atau yang sekarang disebut Timor Leste menjadi sebuah negara berdaulat 22 tahun lalu. Sebelumnya dilakukan referendum.


Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

20 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apa langkah Yusril ke depannya?


4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

20 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

Fahri Bachmid resmi menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Berikut sederet faktanya.


Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

20 jam lalu

Seseorang memegang bendera Palestina saat demonstran berbaris menuntut gencatan senjata dan diakhirinya serangan Israel di Gaza, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 19 Maret 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

Berikut alasan negara-negara di Pasifik menolak status anggota penuh Palestina di PBB.


Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 hari lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.


UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

1 hari lalu

Pengungsi Palestina yang berlindung di sebuah sekolah meninggalkan Rafah setelah pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur Kota Gaza selatan, di Jalur Gaza selatan 13 Mei 2024. REUTERS/Mohammed Salem
UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

Hampir separuh dari penduduk Rafah sudah meninggalkan wilayah itu sejak Israel melakukan serangan besar-besaran.


PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

2 hari lalu

Pengesahan Resolusi PBB mengenai Penanganan Anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris yang diajukan Indonesia pada Pertemuan ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ) yang berlangsung pada 13-17 Mei 2024, di Wina, Austria. sumber: dokumen KBRI Wina
PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

PBB melalui UNODC mengesahkan resolusi yang diajukan Indonesia mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris.


OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

2 hari lalu

Anak-anak bermain dengan senjata anti-serangan pesawat udara  di Leer town, Sudan Selatan (8/5). Pemandangan memilukan seperti mayat-mayat di sumur, rumah-rumah dibakar, dan balita yang kelaparan terlihat di kawasan Leer ini.   (AP Photo/Josphat Kasire)
OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

Dari total sumbangan dana USD2.7 miliar (Rp43 triliun) yang dibutuhkan, baru 12 persen yang diterima OCHA untuk mengatasi kelaparan di Sudan.


PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

3 hari lalu

Seorang petugas polisi menggunakan anjing pelacak untuk memeriksa kapal kargo yang memuat bantuan kemanusiaan ke Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di pelabuhan Larnaca, Siprus, 16 Maret 2024. REUTERS
PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat