TEMPO.CO, Bangkok – Dua partai politik besar menyuarakan kekhawatiran mengenai akurasi hasil perhitungan suara pada pemilu Thailand.
Baca:
Ini terjadi setelah partai terkait junta militer tiba-tiba mengungguli perolehan suara, yang membuat kepala juta bisa tetap berkuasa.
“Ada kejanggalan dalam pemilu ini yang membuat kami tidak nyaman. Ini berdampak pada kredibilitas negara dan kepercayaan publik,” kata Sudara Keyuraphan, seorang kandidat Perdana Menteri dari Partai Pheu Thai, yang sempat unggul dalam penghitungan perolehan kursi di parlemen, seperti dilansir Reuters pada Senin, 25 Maret 2019.
Baca: Meliput Pemilu Thailand: Toko Dilarang Jual Alkohol 24 Jam
Sudarat melanjutkan,”Kami menyuarakan keprihatinan kami sebelumnya soal pembelian suara, penyalah gunaan kekuasaa, dan kecurangan. Tiga hal ini telah terjadi. Kami akan melawan lewat jalur hukum,” kata dia dalam jumpa pers.
Sebuah petisi online mendesak pembubaran Komisi Pemilihan Umum mendapat 500 ribu tanda tangan atau melonjak 300 ribu tanda tangan dalam waktu beberapa jam saja.
Baca: Miliarder Muda Tantang Junta Militer pada Pemilu Thailand
Menurut Sudarat, partai ini akan bergabung dengan partai lain yang bersikap anti-junta militer untuk membentuk pemerintahan. Partai Pheu Thai terkait dengan bekas PM Thaksin Shinawatra.
Baca: Meliput Pemilu Thailand: Hingga H-1 Parpol Tetap Kampanye
Saat ini, penghitungan suara belum kelar sehingga belum jelas apakah partai terkait junta militer yaitu Phalang Pracharat bisa mendominasi 500 suara di parlemen rendah atau DPR untuk melanjutkan kepemimpinan pemimpin junta Prayuth Chan o cha. Saat ini, jumlah suara yang telah dihitung pada pemilu Thailand mencapai 94 persen. KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara sore ini waktu setempat.
