TEMPO.CO, Bangkok – Miliarder muda , Thanathorn Juangroongruangkit, menjadi bintang baru menjelang pemilu Thailand, yang akan diikuti Partai Masa Depan Maju atau Future Forward Party besutannya.
Baca:
Sejumlah warga mengantre untuk berswa foto dengannya. Tagar buatannya juga menjadi trending topic di sosial media.
Thanathorn berjanji kepada publik Thailand untuk mengakhiri pemerintahan ala diktator militer Thailand.
“Saya mendesak semua ‘Futuristas’ untuk berkampanye menolak masa depan yang memungkinkan pemimpin junta muncul lagi sebagai Perdana Menteri,” kata Thanathorn dalam pawai pada Sabtu, 23 Februari 2019.
Miliarder Thanathorn membangun kekayaannya dengan berbisnis suku cadang otomotif. Dia masuk ke jalur politik dan menjadi pendatang baru. Menggunakan jalur sosial media, Thanathorn mencoba menggalang dukungan pemilih mudah menjelang pemilu 24 Maret 2019. Ini merupakan pemilu pertama sejak kudeta terjadi pada 2014.
Baca:
Thanathorn, 40 tahun, sempat membuat pesan video dan diunggah di sosial media Facebook pada Juni 2018 yang berisi kritik terhada junta militer. Polisi menyatakan akan menyelidiki isi video ini apakah melanggar UU Kejahatan Komputer, yang jika terbukti Thanathorn menghadapi ancaman maksimal lima tahun.
Thanathorn membantah telah melakukan kesalahan. Dia bakal memenuhi panggilan otoritas jaksa pada Rabu, 27 Februari 2019, yang akan menentukan akan menindaklanjuti kasus ini atau tidak.
Baca:
Pada saat yang sama, Thanathorn menghadapi petisi sekelompok orang yang mendesak Komisi Pemilihan Umum mendiskualifikasi dirinya untuk bisa mengikuti pemilu. Thanathorn menilai langkah itu menunjukkan partai sayap kiri yang didirikannya menimbulkan arasa takut orang-orang yang masih ingin melihat militer berkuasa di Thailand.
“Itu rasa takut. Tidak seorangpun berpikir kami akan bergerak sejauh ini. Ini adalah upaya terakhir diktator untuk bisa bertahan,” kata Thanathorn kepada Reuters.
Baca:
Pada saat yang sama, sebagian unggahan di sosial media menyebutnya sebagai anti-kerajaan. Ini merupakan tuduhan serius di negara yang mengatur undang-undang melarang kritik terhadap kerajaan.
Thanathorn menyebut itu sebagai kampanye untuk merusak citra partainya. “Jelas kami akan memainkan peran signifikan setelah pemilu ini. Satu-satunya cara untuk melemahkan kami adalah menghancurkan kredibiltas kami dengan menggunakan UU, berita bohong, dan ujaran kebencian,” kata dia.c
Baca:
Secara terpisah, polisi Thailand mengatakan akan melanjutkan kasus yang melibatkan video unggahan tadi. “Kami akan mengirim kasus ini kepada tahap penuntutan dan tersangka kepada jaksa agung,” Letnan Polisi Kolonel, Krit Seneewong Na Ayutthaya, yang menjadi penyidik kasus ini dari divisi kejahatan siber. Krit mengatakan kelanjutan kasus ini akan tergantung pada jaksa apakah akan membawanya ke pengadilan. Belum diketahui bagaimana nasin Thanathorn dan partainya pada pemilu Thailand jika kasus ini terus berlanjut.
