TEMPO.CO, Jakarta - Partai berkuasa Myanmar Liga Nasional Demokrasi atau NLD berencana mengajukan sebuah proposal perubahan konstitusi. Jika rencana ini dijalankan, maka ini akan menjadi tantangan terbesar dalam tiga tahun terakhir bagi stabilitas politik Myanmar yang sampai sekarang masih dibayangi kekuasaan militer.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, rencana amendemen konstitusi ini bisa menambah ketegangan antara militer dan Ketua Partai NLD Aung San Suu Kyi yang sudah berselisih sejak partai itu memenangkan pemilu pada 2015 lalu.
Proposal itu mengemuka di tengah-tengah derasnya tekanan internasional atas kasus dugaan pembunuhan massal terhadap masyarakat suku Rohingya pada 2017 lalu. Serangan sistematis atas kaum Rohingya menyebabkan 730 ribu warga melarikan diri ke Bangladesh.
“Mereka akan memasukkan proposalnya hari ini. Apa yang termaktub dalam proposal itu adalah janji pemilu,” kata Ye Htut, anggota majelis tinggi Myanmar dari Partai NLD.
Baca: Wartawan Myanmar Frustrasi Tak Ada Kebebasan Pers
Dalam konstitusi 2008 yang dibuat saat Myanmar berada dalam kekuasaan militer, memang ditegaskan bahwa militer berhak atas jatah seperempat kursi di majelis tinggi dan majelis rendah. Konstitusi Myanmar juga memberikan militer sejumlah jatah menteri di sejumlah Kementerian yang berperan kunci seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk menggolkan proposal perubahan konstitusi mereka, Partai NLD membutuhkan lebih dari 75 persen suara dukungan.
Konstitusi Myanmar saat ini juga melarang Suu Kyi duduk di kursi Presiden Myanmar. Alasannya, semua warga yang punya pasangan bukan warga negara Myanmar tak bisa menjadi kepala negara. Suu Kyi menikah dengan seorang warga negara Inggris, Michael Aris. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai dua orang anak.
Baca: Ribuan Perempuan Myanmar Dipaksa Menikahi Pria Cina
Menghadapi aturan ini, maka selama hampir tiga tahun terakhir, Suu Kyi berfungsi sebagai pemimpin de facto Myanmar yang kekuasaannya bahkan di atas presiden.
Suu Kyi yang juga peraih Nobel bidang perdamaian sudah lama ingin melakukan reformasi konstitusi sebagai bagian dari transisi demokrasi setelah selama hampir 50 tahun Myanmar diatur oleh pemerintahan militer.
