Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Poin Klarifikasi Isu Kerja Paksa Mahasiswa Indonesia di Taiwan

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan.[kdei-taipei.org]
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan.[kdei-taipei.org]
Iklan

TEMPO.COTaiwan – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan dan manajemen kampus dari Universitas Teknologi Hsin Wu, Taiwan, memberikan klarifikasi soal adanya isu “kerja paksa”, yang dialami mahasiswa Indonesia di negara ini.

Baca:

 

Munculnya isu ini justru membuat pengurus PPI Taiwan meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan pejabat setingkat atase untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi program-program kerja sama antara kedua negara.

Berikut klarifikasi PPI dan manajemen kampus soal isu ini: 

1. PPI menilai penggunaan kata “kerja paksa” dinilai kurang tepat meskipun diakui adanya sejumlah mahasiswa yang mengalami kelebihan kerja saat melakukan proses magang dari ketentuan maksimal 20 jam per pekan. “Namun demikian, seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji,” begitu dilansir pengurus PPI Taiwan dalam laman situs ppitaiwan.org.

Baca:

 

2. PPI Taiwan menilai masalah ini muncul karena sejumlah pihak melakukan perekrutan dan pengiriman mahasiswa magang secara masif. Sementara kedua belah pihak belum menyepakati detil pengelolaannya melalui suatu technical arrangement. “Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Asda beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampai 1 tahun saja,” begitu pernyataan PPI Taiwan dalam situsnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:

 

3. Manajemen Universitas Teknologi Hsin Wu, Taiwan, mengatakan kebijakan pemerintah mengenai New Southbound Policy mewajibkan perusahaan di Taiwan melatih keterampilan mahasiswa tanpa biaya. Orientasi pelaksanaan Industry - Academia Collaboration untuk kelas internasional adalah kampus merekrut mahasiswa asing yang ingin kuliah namun memiliki kendala ekonomi. Maka, kampus memberikan pengurangan biaya kuliah dan perusahaan menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa sesuai kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.

Baca:

 

4. Manajemen Universitas Teknologi Hsin Wu mengatakan mahasiswa mulai mengikuti magang pada tahun kedua dan tidak pernah dieksploitasi. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima mahasiswa selama bekerja. Manajemen menyayangkan merebaknya isu “kerja paksa” ini karena merusak reputasi perusahaan. Manajemen kampus juga mengingatkan mahasiswa bekerja magang dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per pekan. Ini sesuai prosedur dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, serta kampus mengatur transportasi antar-jemput para mahasiswa.

5. Manajemen kampus Hsin Wu di Taiwan juga mengingatkan mahasiswa bekerja magang dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per pekan. Ini sesuai prosedur dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, serta kampus mengatur transportasi antar-jemput para mahasiswa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

8 jam lalu

Pengesahan Resolusi PBB mengenai Penanganan Anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris yang diajukan Indonesia pada Pertemuan ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ) yang berlangsung pada 13-17 Mei 2024, di Wina, Austria. sumber: dokumen KBRI Wina
PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

PBB melalui UNODC mengesahkan resolusi yang diajukan Indonesia mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris.


Malaysia Tangkap 20 Anggota Jamaah Islamiyah Pascaserangan Kantor Polisi di Johor Bahru

1 hari lalu

Personel Birmob dan Tim Gegana Polda Sulteng berjaga di depan sebuah rumah saat penggeledahan oleh Densus 88 Anti Teror di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 18 April 2024. Densus 88 kembali menggeledah rumah seorang terduga anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap di wilayah Sulawesi Barat, setelah sebelumnya pada Selasa 16 April menangkap tujuh orang terduga anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Palu, Sigi, dan Poso. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Malaysia Tangkap 20 Anggota Jamaah Islamiyah Pascaserangan Kantor Polisi di Johor Bahru

Lebih dari 20 orang yang diyakini anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) telah ditangkap polisi Malaysia.


Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

1 hari lalu

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel


Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

2 hari lalu

Tentara Israel berjaga dekat truk bantuan kemanusiaan, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat titik Penyeberangan Erez di Gaza utara, 1 Mei 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

Indonesia mengecam perintangan pengantaran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk masyarakat Palestina di Gaza oleh warga Israel


Cina kepada Pemimpin terpilih Taiwan: Pilih Damai atau Perang

2 hari lalu

Ilustrasi bayangan pesawat di depan bendera Cina dan Taiwan. REUTERS/Dado Ruvic
Cina kepada Pemimpin terpilih Taiwan: Pilih Damai atau Perang

Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, namun Taiwan bersikeras pihaknya sudah memiliki pemerintahan independen sejak 1949.


Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

4 hari lalu

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina


Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Ciater Subang Mendapat Santunan Jasa Raharja

5 hari lalu

Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Ciater Subang Mendapat Santunan Jasa Raharja

Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Trans Putra Fajar.


Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev di Dubai, pada Sabtu, 2 Desember 2023. FOTO: ISTIMEWA
Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan merencanakan kelanjutan proses negoisasi terkait promosi dan investasi pada Juni 2024.


Mengapa Aurora Tidak Terlihat di Wilayah Indonesia?

6 hari lalu

Rachel Vennya berfoto dengan latar aurora borealis di Kutub Utara, Februari 2024 (Instagram/@rachelvennya)
Mengapa Aurora Tidak Terlihat di Wilayah Indonesia?

Kemungkinan terjadinya aurora di langit Indonesia sangat rendah karena berada di sekitar khatulistiwa,


Ibu Kota Nusantara, Wajah Baru Indonesia Menyongsong Era Global

6 hari lalu

Ibu Kota Nusantara, Wajah Baru Indonesia Menyongsong Era Global

Pembangunan tahap pertama IKN Nusantara mencapai 80,82 persen. Klaster pendidikan untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan dan inovasi dalam klaster ekonomi di masa depan.