TEMPO.CO, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, bakal bertemu dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, yang bakal berpidato di forum badan itu di Jenewa pada pekan ini.
Baca:
Pertemuan ini atas permintaan dari Menlu Venezuela, Jorge Arreaza. “Saya bisa konfirmasikan Venezuela memang meminta pertemuan dengan Komisioner Tinggi Badan HAM PBB,” kata Ravina Shamdasani, juru bicara Badan HAM PBB, seperti dilansir media France 24, Senin, 10 September 2018 waktu setempat.
Arreaza bakal berpidato di forum Badan HAM PBB pada Selasa, 11 September 2018. Shamdasani mengatakan kapan pertemuan itu akan dilaksanakan belum diketahui.
Baca:
Nama Venezuela muncul dalam pidato pertama Bachelet, yang merupakan bekas Presiden Chile, sebagai Kepala Badan HAM PBB. Negara di Amerika Latin itu termasuk dalam negara dengan rekam jejak dan situasi perlindungan HAM yang bermasalah menurut Bachelet, yang juga berasal dari kawasan itu. Negara lainnya adalah Cina terkait penahanan warga Uighur di kamp-kamp pendidikan politik.
“Bachelet mengecam pelanggaran HAM serius Venezuela, yang terdokumentasi, dalam pidato pertamanya sebagai kepala Badan HAM PBB pada Senin kemarin,” begitu dilansir France 24, Senin, 10 September 2018.
Banyak warga Venezuela, yang mengandalkan ekspor minyak bumi, telah melarikan diri dari negara itu karena krisis politik dan ekonomi berkepanjangan, yang terjadi selama empat tahun terakhir.
Baca:
Mayoritas pergi ke Kolombia untuk mencari nafkah atau perlindungan dari kejaran aparat pemerintah. Menurut data PBB, sekitar 1,6 juta warga telah melarikan diri dari Venezuela sejak 2015.
Menurut Bachelet, eksodus ini terjadi karena terjadinya kekurangan pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan, rasa tidak aman, dan persekusi politik.
“Perpindahan masyarakat Venezuela ini bertambah cepat,” kata dia. Wilayah Amerika Latin belum pernah menyaksikan perpindahan warga dalam jumlah sebesar ini dalam sejarahnya.
Bachelet juga menyoroti terjadinya sekitar 500 pembunuhan yang melibatkan aparat keamanan antara periode Juli 2015 dan Maret 2017. Sebuah laporan dari Badan HAM PBB pada Juni 2018 menunjukkan adanya pembunuhan semena-mena oleh aparat keamanan dalam menangani kerusuhan atau protes massa.
Baca:
Sejak laporan itu muncul, kantor Badan HAM PBB telah memantau dan terus mendapat informasi mengenai pelanggaran hak-hak politik dan sipil serta terjadinya kematian yang terkait dengan malnutrisi serta penyakit.
“Pemerintah Venezuela tidak menunjukkan sikap terbuka untuk melakukan kebijakan dan tanggung jawab yang murni,” kata Bachelet.
Nama Venezuela juga muncul dalam laporan New York Times baru-baru ini terkait rencana kudeta yang disusun kelompok militer di negara itu untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro. Kelompok ini disebut-sebut membahas rencana kudeta itu dengan pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
