Rouhani Telepon Macron Soal Komitmen Perjanjian Nuklir dan Bisnis

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Iran Hassan Rouhani berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, di Teheran, Iran, 5 Maret 2018. President.ir/Handout via REUTERS

    Presiden Iran Hassan Rouhani berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, di Teheran, Iran, 5 Maret 2018. President.ir/Handout via REUTERS

    TEMPO.COTeheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, meminta lima negara pendukung perjanjian nuklir Iran 2015 untuk bertindak menyelamatkan kesepakatan multinasional itu.

    Baca: 

    Amerika Serikat Kritik Eropa Bantu Iran Rp 293 Miliar

    Rouhani menyampaikan permintaan ini kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, lewat telepon seperti dilansir kantor berita IRNA dan dikutip oleh Reuters.

    Rouhani meminta Macron agar Uni Eropa memberikan jaminan saluran perbankan, penjualan minyak, asuransi, transportasi terkait kegiatan ekspor dan impor antara Iran dan Uni Eropa.

    “Iran telah menepati semua janjinya dalam perjanjian nuklir. Dengan penarikan sepihak Amerika dari perjanjian itu, Iran berharap negara-negara yang menjadi mitra segera melaksanakan programnya dengan lebih cepat dan transparan,” kata Rouhani pada Senin, 27 Agustus 2018.

    Baca: 

    Amerika Bentuk Grup Aksi Iran, Menlu Zarif Sebut Upaya Kudeta

    Awalnya, perjanjian nuklir Iran yang diteken pada 2015 didukung oleh Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Rusia dan Amerika. Belakangan, AS menyatakan keluar dari perjanjian itu pada era Presiden Donald Trump.

    Kepada Rouhani, Macron mengatakan komitmen Prancis tetap mempertahankan pernjanjian nuklir ini. “Kami akan melakukan semuanya agar pembicaraan ini bisa menghindari terjadinya krisis serius dalam bulan-bulan mendatang,” kata Macron dalam pidato di hadapan para duta besar Prancis di Paris kemarin.

    Baca: 

    Trump Sebut Pertemuan dengan Iran Bagus, Tapi ...

    Pertanyaan Rouhani itu terkait dengan pengenaan sanksi oleh pemerintah AS, yang berlaku sejak Agustus 2018 seperti pelarangan pembelian dolar oleh pemerintah Iran. Sanksi ini bisa mempersulit Iran dalam melakukan transaksi pembayaran ekspor dan impor termasuk saat menjual minyak dan gas ke negara lain.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. AP Photo/Jeff Roberson, REUTERS/Lisi Niesner

    Secara terpisah, seperti dilansir kantor berita Tasnim, Kepala Pasukan Revolusi Iran, Jenderal Alireza Tangsiri, mengatakan Iran memiliki kontrol penuh atas kawasan Teluk dan Angkatan Laut AS tidak boleh berada di sana.

    Baca: 

    Ditekan Amerika Serikat, Iran dan Korea Utara Bertemu

    Pernyataan ini mengisyaratkan Iran dapat mengambil aksi militer di Teluk untuk mencegah negara sekitar mengeksppr minyak lewat jalur transportasi ini jika Iran dikenai sanksi larangan mengekspor minyak dan gas. Saat ini, AS memiliki armada kapal perang yang bertugas di kawasan Teluk untuk menjaga jalur perdagangan minyak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.