TEMPO.CO, Seoul – Pemerintah Korea Utara mengecam pemerintah Amerika Serikat karena membahayakan stabilitas di Semenanjung Korea pada Kamis, 9 Agustus 2018.
Baca:
Korea Utara Tagih Janji Amerika Serikat Longgarkan Sanksi
Rouhani Minta Korea Utara Perkuat Solidaritas Hadapi Amerika
Pernyataan ini keluar menyusul rencana Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pertemuan puncak ketiga pada pekan depan.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan pernyataan bernada marah dengan memperingatkan Washington soal sanksi penuh terhadap Pyongyang. Sanksi ini hanya akan menghambat kemajuan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
“Tidak ada jaminan atmosfer stabil yang diperoleh dengan sulit untu Semenanjung Korea bakal terus berlangsung,” begitu pernyataan kemenlu Korea Utara seperti dilansir Channel News Asia.
Kemenlu Korea Utara juga menyatakan,”Selama AS mengabaikan sopan santun dasar dalam proses dialog, maka kita tidak bisa berharap adanya kemajuan dalam implementasi pernyataan bersama AS dan Korea Utara termasuk soal denuklirisasi.”
Foto satelit pembongkaran fasilitas senjata nuklir dan uji coba rudal balistik antarbenua Korea Utara. [Korea Times]
Pejabat tinggi kedua Korea bakal bertemu pada awal pekan depan untuk mempersiapkan pertemuan puncak Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
Lokasi pertemuan ketiga Moon dan Kim belum diungkap secara spesifik. Namun, Moon pernah berjanji bakal datang ke Korea Utara pada musim gugur ini setelah pertemuan pertama mereka pada April 2018.
Pada pertemuan pejabat tingkat tinggi ini, kedua Korea akan membahas berbagai kemajuan yang telah dicapai kedua pihak sejak pertemuan puncak pertama Kim dan Moon di Panmunjom, Korea Selatan.
Baca:
Satelit Intai Amerika Rekam Aktivitas Pabrik Rudal Korea Utara
Amerika -- Korea Utara Berdebat di Forum Regional ASEAN, Soal?
Pertemuan pertama ini, sepeti dilansir Reuters, menjadi landasan bagi pertemuan pertama Kim dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juni di Singapura. Saat itu, Kim menyepakati proses denuklirisasi penuh Semenanjung Korea.
Hanya saja, Kim dan Trump tidak menyepakati pencabutan sanksi ekonomi bagi Korea Utara selama proses denuklirisasi berlangsung. Trump berulang kali mengatakan sanksi ekonomi akan dicabut jika proses denuklirisasi kelar dan terverifikasi.
Sebaliknya, pemerintah Korea Utara mendesak pencabutan embargo ekonomi secara bertahap seiring proses denuklirisasi berlangsung.
