Jumat, 14 Desember 2018

Sebut Burqa Seperti Perampok, Boris Johnson Dikecam Theresa May

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris. REUTERS/Peter Nicholls

    Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris. REUTERS/Peter Nicholls

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan para politikus Konservatif senior lainnya mendesak mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson untuk meminta maaf atas komentarnya terkait burqa.

    Boris Johnson mengatakan untuk kolom surat kabar di mana ia menulis bahwa para perempuan yang mengenakan burqa tampak seperti "kotak surat" dan perampok bank, seperti dilaporkan Associated Press, 8 Agustus 2018.

    Baca: Ratusan Wanita Protes Aturan Melarang Cadar, Burqa di Denmark

    Boris Johnson, yang mundur dari kabinet May bulan lalu dalam perselisihan Brexit, membuat pernyataan dalam artikel Daily Telegraph yang diterbitkan Senin 6 Agustus.

    Johnson mengatakan dia menentang pelarangan burqa dan pakaian penutup wajah lainnya, tetapi menulis "benar-benar konyol bahwa orang harus memilih untuk berkeliling terlihat seperti 'kotak surat'."

    Pernyataan Boris Johnson kritik dari kelompok-kelompok Muslim dan sesama politisi.

    Seorang wanita bercadar membawa poster saat melakukan aksi protes diberlakukannya larangan menggunakan cadar di Copenhagen, Denmark, 1 Agustus 2018. Sejumlah anggota parlemen Denmark menyetujui RUU Pelarangan Burqa pada Mei 2018, dan peraturan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Agustus. REUTERS/Andrew Kelly

    Mohamed Sheikh, pendiri Forum Muslim Konservatif, mengatakan artikel Johnson "benar-benar tidak beres". Menteri Urusan Timur Tengah, Alistair Burt, juga mengkritik Boris Johnson atas komentarnya yang bisa menyinggung orang banyak.

    Ketua Partai Konservatif Brandon Lewis mengatakan di Twitter bahwa dia telah meminta Johnson untuk meminta maaf. Theresa May mengatakan dia sependapat dengan Lewis bahwa Boris Johnson harus meminta maaf.

    Baca: Belanda Setujui Pelarangan Pemakaian Burqa di Depan Publik

    "Saya berpikir bahwa kita semua harus sangat berhati-hati tentang bahasa dan istilah yang kita gunakan. Dan beberapa istilah yang digunakan Boris untuk mendeskripsikan penampilan orang, jelas telah menyinggung perasaan," kata May.

    "Saya percaya perempuan boleh memilih cara berpakaian mereka," kata May.

    Perdana Menteri Theresa May menilai pernyataan itu jelas menyebabkan pelanggaran dab menyuruhnya meminta maaf.

    "Beberapa istilah yang digunakan Boris untuk menggambarkan penampilan orang jelas telah menyinggung perasaan," kata May seperti dikutip dari Sky News.

    "Yang terpenting adalah kami percaya orang harus memiliki hak untuk mempraktekkan agama mereka, dan dalam kasus perempuan yang memakai burqa dan niqab, untuk memilih bagaimana mereka berpakaian," lanjut May.

    PM Inggris, Theresa May. AP/Kirsty Wigglesworth

    Boris Johnson adalah mantan walikota London dan salah satu politisi paling terkenal di Inggris. Dia mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri pada Juli, yang menuduh May menghancurkan "mimpi Brexit" dengan rencananya untuk mencari hubungan ekonomi dekat dengan Uni Eropa setelah Inggris meninggalkan tahun depan.

    Baca: Parlemen Denmark Berlakukan Pelarangan Burqa Hari Ini

    Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Belgia, dan Denmark, telah melarang burqa dan penutup wajah apapun di depan umum, tetapi tidak satu pun dari partai politik utama Inggris mendukung pelarangan burqa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komitmen Antikorupsi Partai Politik Diragukan

    Partai-partai mengklaim berkomitmen antikorupsi melawan korupsi setelah para petingginya ditangkap KPK. Berikut empat di antaranya....