Duterte: Kokain Kelas Elite Sudah Sampai Filipina

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez

    Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte memperingatkan, pedagang kokain kelas elite sudah sampai tepi pantai Filipina bersamaan dengan cepatnya pertumbuhan kartel narkoba di negaranya. Duterte diketahui tak kenal ampun dalam memberantas narkoba. 

    “Kokain datang ke Filipina dengan sangat cepat. Kartel–kartel dari Meksiko dan Amerika Selatan telah berdatangan,” kata Duterte seperti dikutip dari Asiancorrespondent.com, Jumat, 9 Maret 2018.

    Baca: Ribuan Warga Filipina Memprotes Perang Narkoba Duterte

    Ilustrasi penjahat narkoba. TEMPO/Iqbal Lubis

    Dia mengatakan peredaran kokain dan sabu-sabu di Filipina telah menjadi sebuah masalah yang semakin pelik di negaranya. Pernyataan itu disampaikan Duterte menyusul derasnya penilaian negatif terhadap kampanye antinarkoba, yang disebarkan oleh kelompok-kelompok HAM. 

    “Saya mengambil tanggung jawab hukum sepenuhnya untuk segala hal yang terjadi, baik disengaja maupun tidak. Saya di sini untuk melindungi negara saya. Saya yakin, jika saya menghentikan perang ini, maka artinya negara ini bisa dikompromikan dan ini akan menjadi kesalahan saya,” kata Duterte.

    Baca: Duterte Ancam Penggal Kepala Aktivis Anti-Perang Narkoba

    Sebelumnya, Komisi Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra’ad al-Hussein, mengkritik Duterte karena melakukan pelecehan terhadap utusan khusus PBB dengan menginstruksikan kepolisian Filipina agar tidak bekerja sama dengan utusan PBB itu. Bukan hanya itu, orang nomor satu di Filipina pun telah meningkatkan penindasan dan ancaman kepada mereka yang berselisih pandangan dengannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.