TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat, Filipina dan Jepang akan mendiskusikan insiden baru-baru ini di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan, sebagai salah satu topik bahasan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) trilateral antara ketiga negara, kata Kementerian Luar Negeri Filipina pada Jumat, 5 April 2024.
Presiden AS Joe Biden akan menjamu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada 11 April 2024 untuk membahas hubungan ekonomi dan Indo-Pasifik. Gedung Putih mengonfirmasi jadwal tersebut pada 18 Maret 2024.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan ketiga pemimpin akan membahas kerja sama trilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan teknologi baru, memajukan rantai pasokan energi ramah lingkungan dan kerja sama iklim, serta memajukan perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik dan di seluruh dunia.
Di hari yang sama pada 11 April nanti, Biden juga akan menemui Marcos Jr. di Gedung Putih untuk membahas upaya memperluas kerja sama di bidang keamanan ekonomi, energi bersih, hubungan orang-ke-orang, hak asasi manusia dan demokrasi.
“Presiden akan menegaskan kembali aliansi erat antara AS dan Filipina dan menekankan komitmen AS untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Jean-Pierre, Maret lalu.
KTT yang dijadwalkan pekan depan tidak ditujukan untuk negara mana pun, kata penjabat Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Hans Mohaimin Siriban pada konferensi pers, meskipun ketiga negara telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya keagresifan Cina di wilayah tersebut.
“Kita bisa mengharapkan adanya keselarasan pandangan di antara ketiga negara mengenai insiden baru-baru ini,” kata Siriban. Ia berujar bahwa ketiga negara diharapkan menghasilkan “pernyataan visi bersama” mengenai hubungan diplomatik mereka.
Cina mengklaim sebagian besar wilayah perairan strategis Laut Cina Selatan, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum.
Filipina dan Cina telah beberapa kali mengalami bentrokan di laut dan perdebatan sengit dalam satu tahun terakhir mengenai sengketa fitur maritim, termasuk insiden bulan lalu saat Cina menggunakan meriam air untuk mengganggu misi pasokan Filipina kepada tentara yang ditempatkan di salah satu atol Laut Cina Selatan.
Siriban membenarkan pernyataan Gedung Putih sebelumnya, bahwa Biden dan Marcos akan mengadakan pertemuan bilateral secara terpisah menjelang KTT trilateral.
REUTERS
Pilihan editor: Berusia 75 Tahun, NATO Hadapi Sejumlah Ancaman, Termasuk Trump
