TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam hasil rekonsiliasi damai Palestina antara Faksi Hamas dan Fatah, yang diselenggerakan di Mesir pada Kamis 12 Oktober 2017.
Melalui akun Facebook dan twitter resminya @netanyahu, Benjamin Netanyahu mengatakan perdamaian antara Palestina dan Israel akan sulit tercapai.
Baca: Polisi Israel Pastikan PM Netanyahu Jadi Tersangka
"Tidak ada yang kami inginkan selain perdamaian dengan semua negara tetangga kami (Palestina). Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah membuat perdamaian ini akan semakin sulit tercapai," kata Netanyahu seperti dilansir media Russia Today.
Konflik sipil yang terjadi di Palestina mencuat pada 2007 disaat Hamas memenangkan pemilihan dan memperoleh kekuasaan di Gaza. Sementara wilayah Tepi Barat berada di bawah kekuasaan Faksi Fatah.
Baca: Balas Israel, Netanyahu Dilarang Terbang di Langit Indonesia
Sejak konflik itu terjadi upaya perdamaian antara dua kubu itu tidak pernah berjalan.
Pada tahun 2014 sempat terjadi upaya pembicaraan damai. Namun ini dianulir Israel, yang menolak kesepakatan damai itu. Israel beralasan tidak ingin berdamai dengan Faksi Hamas karena beranggapan organisasi itu termasuk dalam organisasi teroris yang memiliki niat jahat untuk menghancurkan Israel.
Setelah rekonsiliasi antarkedua faksi itu tercapai, Israel dengan tegas menolak hasil kesepakatan itu dengan alasan Hamas masih dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel.
"Israel menentang setiap bentuk rekonsiliasi dikarenakan Hamas menolak untuk melucuti senjata dan tidak mau berhenti untuk memperjuangkan penghancuran Israel," kata Netanyahu.
Netanyahu juga mengecam Hamas yang menurutnya sebagai pembunuh anak-anak, menindas Kaum LGBT, dan menyandera pasukan Israel. Dia juga menyebutnya sebagai bayangan dari Osama Bin Laden, pemimpin Al Qaeda yang telah tewas sebelumnya di Afghanistan saat melawan pasukan Amerika Serikat.
"Rekonsiliasi dengan pembunuh masal membuatmu menjadi bagian dari masalah bukan menjadi solusi," kata Netanyahu dilansir dari rt.com.
Dalam kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, kedua partai politik ini bersepakat menyerahkan pemerintahan kepada Otoritas Palestina, yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas, selambat-lambatnya pada tanggal 1 November 2017.
Dalam pertemuan yang diprakarsai Mesir itu, kedua partai masih mengesampingkan isu terkait sayap militer Hamas. Ini juga membuat Israel berang.
Netanyahu menginginkan agar Hamas melucuti seluruh senjatanya sebagai bentuk hormat kepada hukum internasional.
MUHAMMAD IRFAN AL AMIN
