TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Uni Eropa (UE) baru saja melaksanakan pemungutan suara kontestasi untuk memilih 720 anggota Parlemen Eropa berikutnya yang akan menjabat selama lima tahun kedepan.

Sebagian besar negara – negara tersebut melaksanakan pemilu di 9 Juni 2024, Belanda di 6 Juni, dan Irlandia, Republik Ceko pada 7 Juni, serta Malta, Slovakia, dan Latvia pada 8 Juni.

Parlemen Eropa adalah salah satu dari tiga lembaga Uni Eropa yang berkontribusi pada 27 negara anggota Uni Eropa. Lembaga ini akan berwewenang dalam perumusan kebijakan dan pasar Uni Eropa yang berpenduduk 450 juta orang.

Ranah kekuasaan Parlemen Uni Eropa mungkin tidak seberpengaruh Komisi Eropa ataupun Pemerintah Nasional dari masing-masing negara anggota. Namun, parlemen ini berwenang dalam menolak ataupun mengubah UU secara substansial sehingga pernyataan mereka sangat mempunyai pengaruh politik.

Iklim politik Uni Eropa di parlemen saat ini dikuasai oleh partai sayap kanan tengah dan sayap kiri tengah serta partai hijau dan liberal diprediksi memiliki dominasi yang lebih kecil dari keadaan parlemen sekarang. Sementara bagi partai sayap kanan diperkirakan akan memperoleh pertambahan suara dalam kontestasi ini dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan jajak pendapat yang telah dilakukan kelompok sentris diperkirakan akan memenangkan 450 kursi dari kuota 720 kursi, bila dibandingkan dengan parlemen sebelumnya kelompok sentris menguasai 491 kursi dari total 705 kursi.

Partai-partai yang membentuk kelompok sayap kanan seperti partai ID (Identity and Democracy) diperkirakan akan mengalami peningkatan perolehan suara dari yang sebelumnya 58 kursi hingga 80 kursi atau lebih di parlemen.

Partai-partai sayap kanan termasuk partai Alternative fur Deutschland (AfD), partai Rassemblement National (RN) asal Perancis, Partai Lega dari Italia. Namun, 23 Mei lalu, AfD dikeluarkan dari kelompok sayap kanan yang berkatan dengan Nazi SS Force.

Peningkatan jumlah anggota parlemen menuai rasa skeptis dari berbagai pihak tapi tidak menghentikan langkah UE. Dikarenakan akan mempersulit penerapan kebijakan dan pembagian sumber daya. Peningkatan ini juga dikhawatirkan bepengaruh terhadap kebijakan UE mengenai prioritas permasalahan lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Transisi UE menuju Zero Emmision Gas Rumah Kaca Tahun 2050

Sebagian negara Uni Eropa sudah menerapkan pengurangan emisi CO2 dan gas metan dalam kesepakatan hijau. Walaupun demikian beberapa undang-undang akan akan ditinjau ulang dalam 5 tahun kedepan.

2. Menjaga Rivalitas Industri Eropa melawan Cina dan AS

Para pejabat UE berargumentasi bahwa persatuan akan memberikan peluang yang baik dalam bersaing dengan kedua negara tersebut tetapi pihak-pihak yang skeptis akan euro menentang pendekatan tersebut dikarenakan alasan kedaulatan nasional masing-masing negara anggota lebih diutamakan.

3. Menurunkan Harga Bahan Bakar dan Membuat Suplai Bahan Bakar Lebih Stabil

Ketergantungan UE terhadap sumber gas yang disalurkan melalui pipa-pipa milik Rusia, membuat negara Eropa untuk menyegerakan pencarian sumber energi alternatif, memperbesar kapasitas penyimpanan dan membangun jaringan listrik hingga melintasi perbatasan. Namun pembahasan ini masih menuai perbedaan pendapat mengenai seberapa jauh langkah yang akan diambil.

4. Serikat Pasar Uang Untuk Memobilisasi Uang Perusahaan Swasta dalam Membiayai Prioritas UE

Negara-negara UE telah berusaha menyelaraskan UU agar tercapainya kemudahan investasi antar lintas negara bagi Perusahaan. Namun kepentingan nasional masing-masing negara membuat hal ini terhambat dikarenakan rasa skeptis parlemen Eropa akan euro dan terus-menerus berorientasi kepentingan nasional.

5. Peningkatan Pertahanan UE

Melihat invasi Rusia ke Ukraina, membuat para pejabat Uni Eropa berpendapat perlunya pendanaan bersama untuk pengembangan dan koordinasi proyek-proyek pertahanan, yang biasanya menjadi urusan pemerintah masing-masing negara. Namun masalah ini masih kontroversial dan sulit diterima di parlemen Eropa yang lebih skeptis terhadap euro.

REUTERS
Pilihan editor: Deretan Penyerangan Petinggi Eropa Menjelang Pemilu Parlemen Uni Eropa