DPR Amerika Bakal Investigasi Trump Soal Penyalahgunaan Kekuasaan
Senin, 4 Maret 2019 09:48 WIB
TEMPO.CO, Washington – Komite Pengadilan DPR Amerika Serikat bakal meminta dokumen dari sekitar 60 orang dan organisasi terkait penyelidikan mengenai upaya menghalangi penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Donald Trump.
Baca:
Ketua Komite, Jerrold Nadler, mengatakan panel menginginkan dokumen dari lembaga dan individu seperti kementerian Kehakiman, putra Trump yaitu Donald Trump Jr. dan Kepala Keuangan Organisasi Trump yaitu Allen Weisselberg.
“Kami akan memulai investigasi soal penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan upaya menghalangi penegakan hukum,” kata Nadler kepada ABC seperti dikutip Reuters pada Ahad, 3 Maret 2019. “Menjadi tugas kami untuk melindungi penegakan hukum.”
Nadler menambahkan,”Sangat jelas Presiden berusaha menghalangi upaya penegakan hukum. Namun, dia mengatakan terlalu dini untuk mempertimbangkan soal perlunya ini berlanjut dengan pemakzulan.
“Sebelum Anda memakzulkan seseorang, Anda harus membujuk publik Amerika bahwa hal itu harus terjadi,” kata dia.
Baca:
Menurut CNN, Nadler juga bakal meminta dokumen dari mantan pejabat Gedung Putih yaitu John Kelly, yang pernah menjabat kepala staf Gedung Putih dan Don McGahn, yang pernah menjabat penasehat hukum Gedung Putih.
Nadler menyebut salah satu bukti tindakan Trump untuk menghalangi upaya penegakan hukum adalah keputusan Trump memberhentikan Direktur FBI, James Comey, pada Mei 2017. Saat itu, Comey sedang memimpin investigasi mengenai aktivitas Rusia pada pemilu Presiden AS 2016. Comey juga sedang menyelidiki kemungkinan terjadinya kolusi oleh tim kampanye Trump.
Investigasi ini akhirnya diambil alih oleh penasehat khusus Robert Mueller, yang diangkat kementerian Kehakiman. Dia bakal menyampaikan temuannya kepada Jaksa Agung AS dalam beberapa pekan ini.
Komite bakal meminta sejumlah dokumen yang menjelaskan tindakan Trump tadi merupakan upaya menghilangkan pejabat yang dianggap musuh dan memasang pejabat lain yang dianggap lebih setia di departemen Kehakiman.
Baca:
Nadler juga menyebut ada upaya Trump untuk mengintimidasi saksi dalam penyelidikan. Komite bakal memeriksa janji-janji untuk pengampunan hukum. Komite juga bakal menyoroti dugaan upaya Trump mengintervensi saksi serta serangan Trump terhadap investigasi terkait intervensi Rusia dan media. Komite bakal mempublikasi daftar orang dan organisasi yang bakal dimintai dokumen.
Soal tuduhan tim kampanyenya berkolusi dengan Moskow Trump selama ini mengatakan dirinya tidak bersalah pada cuitan Ahad pagi, 3 Maret 2019.
“Saya orang yang tidak bersalah sedang mengalami persekusi oleh sejumlah orang yang sangat jahat, berkonflik, dan korup dalam sebuah perburuan penyihir yang ilegal dan seharusnya tidak pernah dimulai.
Organisasi Trump dan Gedung Putih belum berkomentar soal rencana permintaan dokumen oleh Nadler ini.
...said was a total lie, but Fake Media won’t show it. I am an innocent man being persecuted by some very bad, conflicted & corrupt people in a Witch Hunt that is illegal & should never have been allowed to start - And only because I won the Election! Despite this, great success!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2019
<!--more-->
Kepada sekelompok aktivis konservatif dan politikus pada Sabtu pekan lalu, Trump mengatakan para penyelidik ingin melihat data keuangan miliknya dan transaksi bisnis karena tidak menemukan bukti kolusi yang dicari. “Tiba-tiba mereka mencoba mengalahkan Anda dengan omong kosong,” kata dia.
Menurut Nadler, para penyelidik dari DPR juga bakal memeriksa kemungkinan tindakan memperkaya diri sendiri oleh Trump, yang melanggar ketentuan konstitusi. “Investigasi ini bakal melampaui hal kolusi,” kata Nadler.
Baca:
Pemimpin Partai Republik di DPR, Kevin McCarthy, mengecam Nadler dan menyebutnya menyimpan agenda pemakzulan. “Mereka mencoba mengambil arah baru karena tidak ada kolusi sehingga mereka ingin membangun hal baru,” kata McCarthy.
Ketua Komite Intelijen DPR dari Partai Demokrat, Adam Schiff, mengatakan bakal ada panel untuk mengecek negosiasi rencana pembangunan Trump Tower di Moskow. Menurut Michael Cohen, yang merupakan bekas pengacara Trump dalam testimoni di Kongres pada pekan lalu, rencana itu berlanjut hingga memasuki masa kampanye Presiden 2016.
Baca:
“Itu adalah kesepakatan yang bakal menghasilkannya uang lebih banyak dibandingkan transaksi lain dalam hidupnya (Trump). Itu merupakan kesepakatan yang membuatnya mencari bantuan dari Kremlin, dari (Presiden Rusia Vladimir) Putin, saat Putin mencoba mencari pengurangan sanksi,” kata Schiff.
