TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan Timur Tengah terutama untuk proposal perdamaian Israel-Palestina. Donald Trump memang telah membuat rencana perdamaian dua negara yang dia sebut akan menjadi "Perjanjian Abad Ini".

DIlaporkan Associated Press, 4 Agustus 2018, Dewan Keamanan Nasional pekan lalu mulai mendekati lembaga lain guna mencari sukarelawan untuk bergabung dengan tim, yang akan bekerja untuk rencana perdamaian Palestina-Israel. Donald Trump sendiri telah menunjuk dua petinggi pemerintahan, yakni menantunya Jared Kushner, yang menjadi delegasi AS untuk Timur Tengah dan Jason Greenblatt, penasihat senior kepresidenan.

Baca: Raja Salman Tolak Proposal Perdamaian AS untuk Palestina

Tim yang dibentuk akan mengatur presentasi publik menganai rencana perdamaian dan negosiasi yang mungkin terjadi. Tim ini akan terdiri dari tiga unit, yang pertama akan berkonsentrasi pada rincian politik dan keamanan, unit kedua fokus pada ekonomi yang signifikan, dan ketiga pada komunikasi strategis.

Pembentukan tim Gedung Putih adalah bukti pertama dalam beberapa bulan bahwa sebuah rencana misterius ini semakin ambisius.

Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Para pejabat Trump memang mengatakan paket proposal ini adalah yang paling komprehensif yang pernah diajukan untuk menyelesaikan konflik, namun rincian rencana belum diungkap baik oleh Kushner, Greenblatt atau pejabat lain.

Pengaturan waktu untuk peluncuran rencana masih belum diputuskan. Departemen Luar Negeri, Pentagon, badan-badan intelijen dan Kongres AS telah diminta untuk memberikan rincian anggota dalam tim selama enam bulan hingga satu tahun.

Baca: Empat Negara Arab Dikabarkan Setuju Proposal AS untuk Palestina

Dewan Keamanan Nasional menolak memberikan tanggapan atau keterangan lebih jauh, namun mengatakan bahwa Kushner dan Greenblatt, akan menjadi utusan khusus Trump untuk negosiasi internasional.

"Memperluas tim mereka dan sumber daya yang tersedia saat mereka menyelesaikan rincian dan strategi peluncuran dari inisiatif perdamaian," kata agensi tersebut.

Seorang sumber di Gedung Putih dan pejabat senior Arab Saudi, seperti dilansir dari Israel Hayom, pada Kamis 2 Juli lalu, mengatakan pemerintahan Trump menunda proposal "Perjanjian Abad Ini".

Pejabat AS mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk tidak mempresentasikan proposal perdamaian sebelum pemilihan kongres pada 6 November karena beberapa materi dari rencana tersebut menyerukan konsesi Israel dan dapat merugikan reputasi tawar-menawar politik dalam pemilihan kandidat dari Partai Republik.

Pejabat itu juga mengatakan bahwa jika Israel menggelar pemilihan setelah hari raya Yahudi September ini, maka pemerintah AS akan menunda rencana perdamaian, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan mampu mengadopsi pokok-pokok proposal perdamaian tertentu selama kampanye pemilu.

Pemilu Israel berikutnya dijadwalkan pada November 2019. Tetapi satu partai tunggal dapat memaksa pemilihan umum lebih awal dengan menarik diri dari koalisi pemerintah. Karena banyaknya pandangan di antara partai-partai koalisi, pemerintah Israel jarang menyelesaikan satu periode penuh.

Baca: Israel Melarang Minyak dan Gas Masuk ke Jalur Gaza

Namun pemerintah Palestina secara terbuka menentang proposal Trump, yang dianggap pro Israel, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada bulan Desember 2017 dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv pada bulan Mei.

Sejak Otoritas Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas memutuskan hubungan setelah pengumuman Yerusalem, tim perunding AS telah berbicara dengan para ahli Palestina yang independen.

Gedung Putih berharap Palestina akan terlibat dalam rencana dan telah menolak tuntutan kongres untuk menutup sepenuhnya kantor PLO di Washington karena Greenblatt dan Kushner ingin menjaga hubungan tetap terbuka.

Baca: Booking.com Sebut Yerusalem Ibukota Israel, Alasannya?

Untuk rencana untuk berhasil atau bahkan bertahan dari tujuan awal, diperlukan setidaknya penerimaan dari Israel dan Palestina serta dari negara-negara Teluk Arab, yang dikatakan para pejabat akan diminta untuk secara substansial mendanai bagian ekonominya. Pejabat Arab sejauh ini masih melihat kemungkinan mengadopsi proposal tersebut.

Para pejabat Gedung Putih mengatakan masih mengunggu waktu yang tepat untuk merilis proposal perdamaian, tetapi mereka setidaknya sudah meletakkan dasar rencana. Rencana itu belum diimplementasikan, tetapi sedang diselesaikan, termasuk proposal pembangunan ekonomi untuk rakyat Palestina terkait pembangunan infrastruktur utama dan pekerjaan industri, khususnya di Gaza.