TEMPO.CO, Jakarta - Empat negara Arab dilaporkan mendukung rencana yang disiapkan Amerika Serikat untuk proses perdamaian Israel-Palestina yang dikenal sebagai the deal of the century atau kesepakatan abad ini, terlepas dari posisi Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.

Harian Israel Hayom, seperti dilaporkan Aljazeera, 26 Juni 2018, mewawancarai pejabat dari Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania yang mengonfirmasikan kepada Jared Kushner, penasihat senior dan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Jason Greenblatt, delegasi AS untuk wilayah Timur Tengah, atas dukungan mereka untuk kesepakatan yang belum diumumkan. Kushner dan Greenblatt mengadakan lawatan selama seminggu di Timur Tengah, di mana mereka mengunjungi Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Israel.

Baca: Raja Abdullah-Trump Bahas Perdamaian Israel-Palestina

Surat kabar, yang dimiliki oleh pasangan miliarder Amerika Sheldon dan Miriam Adelson (yang juga pendukung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu), mengatakan bahwa para pejabat yang diwawancarai oleh harian menyatakan ketidaksenangan mereka dengan Mahmoud Abbas yang menolak bertemu Kushner dan Greenblatt.

Para pejabat Palestina menolak bertemu pejabat AS sejak pemerintahan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang menuduh Washington pro Israel dan tidak layak menjadi mediator negosiasi damai antara Israel dan Palestina.

Baca: PBB Sahkan Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina

Menurut Daniel Siryoti, komentator urusan Arab untuk koran itu, para pemimpin negara-negara Arab yang dikunjungi Kushner adalah orang-orang yang menasihatinya untuk memberikan wawancara kepada koran Palestina Al-Quds pada Minggu 25 Juni, di mana dia mengkritik kemampuan Abbas untuk membuat kesepakatan dan mengatakan bahwa rencana AS akan tetap disepakati dengan atau tanpa persetujuan Mahmoud Abbas.

Warga Palestina menaiki tangga guna memanjat tembok pemisah Israel saat menuju Masjid Al-Aqsa untuk mengikuti salat Jumat terakhir pada Ramadan di Yerusalem, Betlehem, Tepi Barat, 8 Juni 2018. Tembok ini banyak dikecam dunia karena mengganggu kehidupan bangsa Palestina serta dituduh mencaplok daerah yang statusnya belum begitu jelas. (AP Photo/Majdi Mohammed)

Siryoti mengutip seorang pejabat senior Mesir yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa para pemimpin negara-negara Arab yang dikunjungi oleh Kushner dan Greenblatt menekankan bahwa posisi resmi Arab yang disampaikan kepada pejabat AS mencerminkan posisi suara bulat Arab Saudi, Mesir, Yordania dan UEA. Menurut pejabat itu, para pemimpin juga tidak akan menentang upaya Washington untuk tidak memasukkan kepentingan Mahmoud Abbas.

"Meskipun ada kesalahan strategis yang dibuat oleh Abu Mazen (Abbas) dan orang-orangnya," kata pejabat Mesir, "Kushner dan Greenblatt diberitahu, bahwa Palestina berhak mendapatkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya."

"Kushner menyetujui permintaan negara-negara Arab selama pertemuannya dengan Raja Yordania, Abdullah, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, bahwa kepentingan rakyat Palestina tidak akan dirugikan jika rencana perdamaian regional diperkenalkan tanpa kerja sama kepemimpinan Palestina," kata pejabat Mesir.

Baca: Israel Menahan Personel Band Palestina, Dianggap Menghasut

Israel Hayom juga mengutip seorang pejabat senior Yordania, yang memperingatkan tentang kepemimpinan Palestina yang tidak relevan sehubungan dengan proses perdamaian.

"Negara-negara Arab tidak akan menjadi orang yang melemparkan kunci pas dalam roda proses perdamaian, dan bahwa penolakan Mahmoud Abbas terhadap Amerika Serikat akan mengarah pada rencana perdamaian regional tanpa mengikut sertakan dia (Mahmoud Abbas)," kata pejabat Yordania.

Sementara Osama Hamdan, anggota politbiro gerakan Hamas di Lebanon, mengatakan negara-negara Arab sedang dimanfaatkan oleh AS untuk memberikan tekanan pada Otoritas Palestina.

"Ada desakan Amerika untuk tidak berurusan dengan pihak Palestina untuk menciptakan tekanan luar biasa pada mereka secara internal dan melalui negara-negara Arab regional," kata Osama.

"Pemerintahan Amerika ini berurusan dengan masalah Palestina melalui solusi parsial, karena semua yang disarankannya berasal dari perspektif Israel," tambahnya. Hamdan memperingatkan bahwa setiap penerimaan rencana proses perdamaian AS oleh pejabat tingkat tinggi Palestina akan menyebabkan kekacauan bagi penduduk Palestina.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Sementara dilansir dari Jerusalem Post, 26 Juni 2018, Palestina mengaku tidak menghadapi tekanan dari negara-negara Arab untuk menerima rencana yang ditawarkan Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah, ungkap pejabat palestina.

Baca: Benjamin Netanyahu Sepakati Proyek Kereta Api Israel - Arab Saudi

Pejabat Palestina mengklaim laporan yang menunjukkan sejumlah negara Arab termasuk Arab Saudi, Yordania dan Mesir, yang telah menerima rencana itu merupakan berita yang tidak benar dan merupakan bagian dari hoax yang dirancang untuk mendorong perpecahan antara Palestina dan negara-negara ini.

"Kami hanya mendengar laporan-laporan ini di media Israel dan dari beberapa organisasi media Arab yang tidak dapat diandalkan dan sangat mencurigakan," ujar pejabat Palestina.

"Kami telah diberitahu bahwa negara-negara Arab telah menyarankan pemerintah AS untuk memperkenalkan perubahan pada rencana perdamaiannya jika ingin Palestina menerimanya," kata seorang pejabat senior Fatah di Ramallah, "Orang-orang Arab tahu bahwa tidak ada rencana perdamaian yang dapat diterima selama Palestina menentangnya."

Pada Senin 25 Juni, pemerintah Palestina menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebarkan berita bohong dan rumor, bahwa negara Arab mendukung rencana perdamian AS, yang disebut Trump sebagai "kesepakatan abad ini."

Baca: Ini Kegiatan Pangeran William di Israel

Yusef Al-Mahmoud, juru bicara pemerintahan Palestina yang berbasis di Ramallah, mengklaim bahwa Netanyahu terus melanjutkan usahanya untuk menciptakan kesan bahwa dunia Arab mendukung rencana damai Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Malki, juga membantah bahwa kepemimpinan Palestina berada di bawah tekanan negara-negara Arab untuk menerima rencana perdamaian Trump. Malki mengklaim bahwa pernyataan provokatif Kushner kepada Al-Quds mencerminkan kegagalan misi utusan AS di wilayah tersebut. Malki memuji posisi berani dan bermartabat Mesir, Arab Saudi dan Yordania dalam mendukung pendirian Palestina.