TEMPO.CO, Phnom Penh – Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menjanjikan hadiah uang bagi pekerja pabrik garmen jika memilih Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpinnya, pada pemilu 29 Juli 2018.

Hun Sen, yang telah berkuasa selama 30 tahun di Kamboja, berpidato selama sekitar satu jam di hadapan sekitar 16 ribu buruh pabrik garmen.

Baca:

Komandan Pengawal Hun Sen Disanksi Amerika Serikat, Ada Apa?

Kecelakaan, Pangeran Kamboja Pro Hun Sen Terluka dan Istri Tewas

“Keponakan lelaki dan perempuan, ini hanya hal kecil,” kata Hun Sen berpidato, yang ditepuki para pekerja, seperti dilansir Reuters, Jumat, 15 Juni 2018. “Kalian masing-masing dapat 20 ribu riel (sekitar Rp70 ribu). Bagi kalian yang sedang hamil, kalian dapat tambahan amplop.”

Kamboja bakal menggelar pemilu pada 29 Juli 2018 tanpa melibatkan partai oposisi, yang telah dibubarkan. Hun Sen telah berkuasa selama 30 tahun dan telah memenangkan pemilu 2013 dan 2017 menggunakan uang politik serta pemberangusan terhada partai oposisi.

Baca:

Hun Sen, 33 Tahun Menancapkan Kukunya di Kamboja

Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu

Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang dipimpin tokoh Kem Sokha, telah dibubarkan. Para pengurusnya ditangkap pada September 2018 dengan dasar tudingan pemerintah bahwa mereka membuat pernyataan berkhianat bertahun-tahun lalu.

Sekitar seribu warga Kamboja menggelar unjuk rasa di Tokyo pada Ahad, 17 Juni 2018, menuntut penghentian bantuan dana dari pemerintah Jepang kepada Kamboja untuk pelaksanaan pemilu pada 29 Juli 2018, yang dituding sarat kecurangan. Phnompenhpost

Menteri Dalam Negeri, Huy Vannak, mengatakan pembagian uang itu boleh dilakukan karena itu uang pemerintah.

Sophal Ear, yang merupakan seorang analis Kamboja di Los Angeles, mengatakan Hun Sen mencoba memastikan kemenangan dengan menggunakan uang karena sempat mengalami penurunan dukungan.

“Dia berkukuh cara untuk maju adalah meraih kekuasaan dengan cara apapun,” kata Sophal.

Secara terpisah, sekitar 1000 warga Kamboja menggelar unjuk rasa di Tokyo, Jepang, pada Ahad, 17 Juni 2018. Seperti dilansir Asahi, mereka meminta Jepang menghentikan bantuan dana untuk logistik pemilu Kamboja, yang sarat dengan kecurangan.