Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kamboja akan mengawasi dan mengontrol konten berita media online dengan dalih mencegah instabilitas negara. Pernyataan ini diumumkan pemerintah untuk mengendalikan informasi yang beredar menjelang pemilihan umum Juli mendatang.

Perdana Menteri Hun Sen dari partai berkuasa dan koalisinya telah menekan kritik terhadap pemerintah Kamboja, termasuk media independen, kelompok advokasi HAM, dan tokoh oposisi menjelang pemungutan suara 29 Juli.

Baca: Polisi Kamboja Tangkap Guru SD Karena Hina Raja

Staf dari tiga kementerian pemerintah akan mengawasi konten berita, tulis, audio, foto, video, dan bentuk media lain yang bisa menyebabkan instabilitas, ungkap pemerintah seperti dilaporkan Reuters, 5 Juni 2018.

Pengawasan ini termasuk mengharuskan penyedia layanan internet untuk memasang penyaring atau pemblokir situs atau akun media sosial yang melanggar hukum.

Baca: Bertemu Senat, Raja Kamboja: Lindungi Keadilan dan HAM Rakyat

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mendesak para senator untuk melindungi keadilan dan HAM seluruh rakyat. [VOA}

Pemerintah mengatakan aturan ini untuk mengendalikan konten yang bisa menghancurkan ketahanan nasional dan keamanan, serta menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain, menjaga keamanan publik, diskriminasi dan budaya, dan tradisi nasional.

Baca: Akhir The Phnom Penh Post, Bencana bagi Kebebasan Pers Kamboja

Pengawasan ini menjadi kontradiktif, pasalnya Kamboja pernah menjadi negara dengan keterbukaan media terbesar se-Asia Tenggara, namun kini tekanan terhadap media kritis semakin meningkat menjelang pemilihan umum. Penjualan The Phnom Penh Post sebagai media independen terakhir di Kamboja kepada pengusaha pro pemerintah mengubur kebebasan media di Kamboja.

Pemimpin Redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, melambaikan tangan saat keluar usai dipecat dari surat kabar harian The Phnom Penh Post di Phnom Penh, Kamboja, 7 Mei 2018. [Reuters]

Komisi Pemilihan Umum Kamboja dituntut untuk tetap netral dalam pemilihan umum. Delegasi PBB Bidang Hak Asasi Manusia untuk Kamboja mengatakan pemilu tidak akan adil tanpa partisipasi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) sebagai oposisi utama yang telah dilarang di Kamboja tahun lalu, seperti dilansir VOA.

Pemerintah menyebut larangan CNRP karena diduga akan mengkudeta Perdana Menteri Hun Sen, meskipun tidak ada bukti kuat untuk mendukung tuduhan pemerintah.

Baca: Kamboja Mengincar Sam Rainsy, Tuding Sabotase Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kamboja yang ditunjuk oleh Partai Rakyat Kamboja, Sik Bunhok, mengatakan pejabat terpilih harus bekerjasama untuk melawan propagan da yang meragukan pemilihan umum Kamboja. Komisi Pemilihan Kamboja mengumumkan masa kampanye dimulai pada 7 Juli dan pemungutan suara pada 29 Juli.