Pasukan Libanon Kontrol Wilayah Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kfar Kila:Setelah gencatan senjata Israel-Hizbullah Senin lalu, hari ini ribuan tentara Libanon telah mengontrol 30 desa di wilayah selatan yang berbatasan dengan Israel. Pengerahan itu berlangsung mulus. Tampak patroli untuk pertamakalinya di desa Kfar Kila yang ditinggalkan pasukan Israel pada tahun 2000 namun selama beberapa pekan lalu sempat diduduki lagi. Puluhan warga desa menabur butiran beras menyambut kehadiran tentara pemerintah setelah hampir 40 tahun absen di wilayah tersebut. Tak ada satupun tentara Israel di sana. Menurut warga, mereka memang telah pergi. Jip militer dengan bendera Libanon ukuran besar melenggang melewati Gerbang Fatima, beberapa meter dari perbatasan. Menurut seorang perwira Libanon, Brigadir Jenderal Charles Sheikhani, tentara Libanon juga berada di desa Khiam yang mayoritas dihuni muslim Syiah. Khiam yang berpenduduk 35 ribu jiwa adalah desa yang jaraknya cuma 7 km dari garis perbatasan Israel.Seratus tentara pemerintah berkeliling di sebuah sekolah yang hancur akibat pengeboman Israel dalam perang yang meletup sejak 12 Juli lalu. "Kami gembira atas kedatangan mereka," kata Um Hussein Tanoukhi, 62 tahun, seorang perempuan warga Khiam. "Kami bisa berpatroli di Kfar Kila. Tapi jika kami menerjunkan pasukan, bukan berarti akan terus bercokol di sana," kata Brigjen Sheikhani. Yang pasti, pasukan Brigade Ke-10 Libanon telah membangun kamp yang berjarak satu kilometer dari perbatasan Israel.Sementara itu dari New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menambah jumlah pasukan perdamaian di Libanon (UNIFIL). Menurut Deputi Sekjen PBB Mark Malloch Brown, "Disepakati pengerahan 3.500 personel tambahan dari sejumlah negara dalam waktu 10 hari." AFP/AP/dwi arjanto

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.