Pernyataan Trump Larang Muslim di Amerika Serikat Dihapus dari Situsnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump berbicara usai berakhirnya hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat di Manhattan, New York, 9 November 2016. Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. REUTERS

    Calon Presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump berbicara usai berakhirnya hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat di Manhattan, New York, 9 November 2016. Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. REUTERS

    TEMPO.CO, Washington - Tim Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump menghapus pernyataan Trump di situs resminya tentang melarang muslim tinggal di Amerika Serikat.

    Trump mengeluarkan larangan muslim tinggal di Amerika pada Desember 2015 untuk merespons serangan teroris di Paris sebulan sebelumnya. Dia beralasan, larangan itu semata-mata untuk mengukur keselamatan warga Amerika, bukan melakukan diskriminasi berdasarkan agama.

    Baca:
    Pemilu AS: 10 Hal Kontroversial tentang Donald Trump
    300 Eks Pasukan Irak Diculik ISIS di Mosul, 18 Ulama Dibunuh

    Tidak ada penjelasan dari tim Trump mengenai penghapusan pernyataan itu dari situs tersebut. Halaman yang memuat pernyataan Trump tentang larangan muslim hidup di Amerika masih tayang di situs itu saat warga negara itu memberikan suaranya untuk memilih presiden pada 8 November lalu.

    Ini bukan peristiwa pertama pernyataan dihapus dari situs resmi Trump. Saat spekulasi meningkat mengenai Melania Trump tidak menyelesaikan kuliahnya, halaman biografi istri Trump yang ada di situs dihapus.

    Selama kampanyenya, Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik menyampaikan sejumlah program yang di antaranya tentang penolakan terhadap masuknya imigran muslim.

    Dalam penghitungan suara pada 9 November 2016, Trump memenangi 276 kursi, mengalahkan pesaingnya dari kubu Partai Demokrat, Hillary Clinton.

    INDEPENDENT | MARIA RITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.