Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan kembali tidak hadir di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang digelar di New York, Amerika Serikat pada 19-26 September 2023. Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditunjuk mewakili Indonesia dalam sidang tersebut. 

Ini bukan pertama kalinya Jokowi tak hadir di Sidang Umum PBB. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014, Jokowi selalu absen hadir langsung di pertemuan tingkat tinggi ini. Ia justru selalu mengirim perwakilan untuk berbicara di hadapan para pemimpin negara. 

Alasan Jokowi Berulang Kali Tak Hadir Di Sidang Umum PBB

Ketidakhadiran Presiden Jokowi secara langsung ke Sidang Umum PBB di tahun 2023 ini tentu kembali menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apalagi absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Selama dua periode menjabat, ia selalu mengirim perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri. 

Jokowi sebenarnya pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Namun, ia tidak hadir langsung melainkan hanya secara virtual pada 2020 dan 2021 lantaran dunia tengah dilanda pandemi Covid-19. Begitu juga pada 2022, Jokowi tidak bisa menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung, yang digelar di New York, Amerika Serikat. Indonesia justru diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat memastikan ketidak hadiran Presiden Jokowi dalam Sidang Umum PBB tersebut, namun Tri tidak menyebutkan alasan ketidakhadiran Jokowi itu.

Jokowi sendiri tidak pernah menjelaskan secara langsung alasan dirinya berulang kali tak hadir di Sidang PBB. Akan tetapi, pada 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo Jokowi tak pernah menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

"Kita pahami tugas-tugas Presiden cukup menyita," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Indonesia Hilang Kesempatan Sebagai Pemimpin Dunia

Berdasarkan catatan Tempo, ahli politik internasional Fitriani pernah mengungkap Indonesia akan kehilangan dua hal apabila Jokowi mangkir dari Sidang Umum PBB. Pertama, kata dia, Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk mengkomunikasikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia karena memiliki pemimpin yang bervisi dan mumpuni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, Indonesia juga berkesempatan kehilangan membangun kedekatan dengan negara-negara lainnya yang berada dalam posisi yang sama dalam menghadapi kondisi dunia yang tidak menentu karena krisis alam, krisis pangan, pandemi, dan konflik.

"Siapa yang mengukur seberapa penting representasi pemimpin negara untuk hadir? Kalau Presiden Joko Widodo tidak hadir, maka beliau mungkin berpandangan bahwa kehadiran pemimpin negara tidak penting dalam Sidang Umum PBB," kata Fitriani, peneliti CSIS dari bagian politik dan hubungan internasional, kepada Tempo, 12 September 2022.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman melihat absennya Jokowi ke Sidang Umum PBB tidak terlalu bermasalah, sebab tidak ada urgensi kritis seperti masalah pelanggaran kedaulatan negara.

Suzie menambahkan, forum itu bisa menjadi lokasi terjadinya upaya penekanan terhadap kepala negara oleh negara-negara yang lebih kuat.

"Jokowi tidak terlalu mengutamakan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu konflik karena pertemuan tingkat internasional pasti akan banyak pertanyaan wartawan dan desakan beberapa negara adidaya terhadap Indonesia," kata Suzie kepada Tempo.

RIZKI DEWI AYU | DANIEL AHMAD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

7 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian.


Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

10 menit lalu

Letjen TNI Maruli Simanjuntak. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

Presiden Jokowi melantik Letjen Maruli Simanjuntak sebagai KSAD menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.


Reaksi Santai Jokowi Tanggapi Pidato Berapi-api Megawati

15 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Reaksi Santai Jokowi Tanggapi Pidato Berapi-api Megawati

Presiden Jokowi menanggapi santai dengan senyuman saat ditanya soal pernyataan Megawati.


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

35 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


Jokowi Jawab Kritik Anies soal IKN Picu Ketimpangan: Justru Sebaliknya, Kita Ingin Indonesia-sentris

37 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Istana Kepresidenan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis 23 Februari 2023. Kunjungan Presiden Jokowi kali ini akan meninjau proyek pembangunan istana negara dan tower untuk tempat tinggal pekerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Jawab Kritik Anies soal IKN Picu Ketimpangan: Justru Sebaliknya, Kita Ingin Indonesia-sentris

Presiden Jokowi buka suara menanggapi kritik yang dilontarkan capres Anies Baswedan soal pembangunan IKN.


Jokowi Minta Pembangunan di Daerah Selaras dengan Pusat

55 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pembangunan di Daerah Selaras dengan Pusat

Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah menyelaraskan pembangunan di daerahnya dengan kebijakan pemerintah pusat.


Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

1 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

Jokowi menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih rendah, padahal saat ini sudah di penghujung tahun.


Jokowi Lantik Gubernur Riau Edy Nasution, Apa Pangkat Terakhirnya di TNI?

1 jam lalu

Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution saat dilantik menjadi Gubernur Riau oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023.  Edy sebelumnya adalah wakil gubernur. Dia menjabat sebagai Plt Gubernur Riau sejak 4 November 2023 setelah Gubernur Riau sebelumnya Syamsuar mengundurkan diri karena menjadi caleg 2024. Setelah dilantik, Edy akan menjabat Gubernur Riau hingga akhir Desember 2023 sesuai sisa jabatan. TEMPO/Subekti.
Jokowi Lantik Gubernur Riau Edy Nasution, Apa Pangkat Terakhirnya di TNI?

Presiden Jokowi resmi melantik Edy Nasution sebagai Gubernur Riau masa sisa jabatan 2019 sampai 2024. Apa pangkat terakhirnya di TNI?


Terkini: Sejumlah Hal yang Dibahas saat Puan Jenguk Luhut, Jokowi Akan Atur Pajak Film

2 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) di tengah masa pemulihan kesehatannya, di Singapura, Selasa, 28 Desember 2023. (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Terkini: Sejumlah Hal yang Dibahas saat Puan Jenguk Luhut, Jokowi Akan Atur Pajak Film

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari cerita Menteri Luhut Pandjaitan dijenguk oleh Ketua DPR Puan Maharani di Singapura.


Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon Hadapi Pemanasan Global hingga Polusi Udara

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu 29 November 2023. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung mengembalikan fungsi hutan kota seluas 8,9 hektar di Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai Perusahaan milik negara dan milik daerah Provinsi DKI Jakarta, sudah menjadi komitmen untuk menjaga aset serta lahan milik negara dan memfungsikannya sebagaimana yang telah ditetapkan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai hutan kota untuk menunjang udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon Hadapi Pemanasan Global hingga Polusi Udara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penanaman pohon sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan dalam mengantisipasi krisis iklim maupun pemanasan global. Menurut Jokowi, pemanasan global itu mulai dirasakan sekarang dan nyata.