PBB Marah, Suriah Diminta Buka Akses Bantuan ke Aleppo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Bashar al-Assad berbincang dengan anggota tentara Suriah saat mengunjungi garis depan di Marj al-Sultan, Damaskus, Suriah, 26 Juni 2016. Kunjungan langka itu diduga untuk memamerkan kepercayaan diri saat tentara Suriah berperang di beberapa garis depan, yang paling akhir di Provinsi Aleppo di bagian utara negeri tersebut. SANA via AP

    Presiden Bashar al-Assad berbincang dengan anggota tentara Suriah saat mengunjungi garis depan di Marj al-Sultan, Damaskus, Suriah, 26 Juni 2016. Kunjungan langka itu diduga untuk memamerkan kepercayaan diri saat tentara Suriah berperang di beberapa garis depan, yang paling akhir di Provinsi Aleppo di bagian utara negeri tersebut. SANA via AP

    TEMPO.CODamaskus - Perserikatan Bangsa-Bangsa geram terhadap Suriah lantaran masih mengepung jalan utama menuju Aleppo. Suriah dianggap ingkar janji dalam perjanjian gencatan senjata dengan pemberontak. 

    Berbicara di Jenewa pada Kamis, 15 September 2016, utusan khusus PBB, Staffan de Mistura, mengatakan 20 truk pembawa bantuan kemanusiaan siap masuk ke Aleppo melalui perbatasan Suriah-Turki. Namun di sana masih terjadi pelanggaran gencatan senjata sehingga dapat mengganggu pengiriman bantuan.

    "Pemerintah Suriah berjanji mengizinkan konvoi bantuan PBB sebelum gencatan senjata, tapi mereka tidak melakukannya," ucap De Mistura. 

    Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia dan penasihat khusus utusan khusus PBB, mengecam semua pihak yang mengambil keuntungan di masa gencatan senjata. Dia berharap bantuan kemanusiaan itu sudah tiba di Aleppo pada Jumat, 16 September 2016.

    Wartawan Al-Jazeera, yang melaporkan situasi Aleppo dari Gazientep, kota di perbatasan Turki-Suriah, mengatakan para pihak masih terus berunding soal pengiriman bantuan agar bisa tiba di Aleppo dalam beberapa hari ke depan.

    "Masalah kunci pengiriman bantuan adalah soal akses. Jalur utama menuju Aleppo adalah Jalan Castello. Kawasan ini harus bebas dari militer dan kelompok bersenjata sebelum bantuan kemanusiaan itu tiba di sana," Al-Jazeera melaporkan, Jumat ini.

    "Pasukan pemerintah dan oposisi harus menarik bala tentara berikut alat beratnya berjarak lebih dari 3 kilometer dari jalur utama. Persoalannya, kedua pihak tidak saling memercayai," tulis Al-Jazeera.

    AL-JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.